BRIEF.ID – Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia sepakat untuk melawan diskriminasi kelapa sawit yang kini dilakukan Uni Eropa melalui EU Deforestation – Free Regulation (EUDR), yang dikeluarkan pada 16 Mei 2023.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/6/2023).
“Jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia, didiskriminasi di negara lain,” tegas Presiden Jokowi.
Ia mengatakan akan terus mendorong kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan komoditas lainnya.
“Saya sangat menghargai misi bersama yang dilakukan Indonesia-Malaysia ke Brussels, Belgia,” kata Presiden Jokowi.
Selain masalah kelapa sawit, kedua pemimpin juga membahas sejumlah kerja sama Indonesia-Malaysia di berbagai bidang, salah satu di antaranya menyangkut batas laut teritorial yang diselesaikan setelah hampir 18 tahun proses negosiasi.
“Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan. Alhamdulillah berkat Dato’ Seri Anwar Ibrahim,” kata Presiden Jokowi.
Ia berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.
Perjanjian Perdagangan
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyambut baik penyelesaian sejumlah memorandum of understanding (MoU) kedua negara terkait perjanjian lintas batas (border crossing agreement), perjanjian perdagangan perbatasan (border trade agreement), sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.
Kedua pemimpin juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden Jokowi secara khusus mengapresiasi komitmen PM Anwar untuk memperkuat perlindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia.
“Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia. Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan,” kata Presiden Jokowi.
