Bappenas Integrasikan RKP 2025 dengan Presiden Terpilih

“Integrasi dengan program presiden terpilih terus dilakukan hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, tentunya penyusunan dokumen perencanaan perlu taat dengan regulasi-regulasi yang terkait,” kata dia dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta, Senin.

Suharso mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan selalu disiplin dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa Rancangan Awal RKP 2025 telah memuat agenda penting yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk beberapa agenda yang terkait dengan program presiden terpilih.

RKP dinilai harus mengusung prinsip dasar harmonisasi program pusat dan daerah, orientasi hasil yang produktif, serta akurasi sasaran dan strategi alokasi anggaran.

Pelaksanaan RPJPN 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045 disebut hanya akan berhasil apabila dipedomani baik oleh RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta RKP.

Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan, lanjut Menteri PPN, maka diperlukan adanya keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada indikator makro pembangunan, serta rencana program dan kegiatan.

“Sebagai acuan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagaimana arahan Bapak Presiden (Joko Widodo),” ungkap Kepala Bappenas. (Antara)