News

Presiden Jokowi Instruksikan Jajarannya Belanja Produk Lokal

May 25, 2022

Jakarta, 25 Mei 2022- Hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” ucap Presiden saat memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Selasa, 24 Mei 2022.

Presiden secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak membeli barang-barang impor. Selanjutnya, Kepala Negara mendorong agar produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Yang punya e-Katalog Lokal baru 46 pemda dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-Katalog Lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit sekarang sangat simpel,” tutur Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara mendorong peningkatan kualitas dari produk-produk dalam negeri agar segera masuk ke dalam e-Katalog Lokal dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah.

“Nanti makin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-Katalog. Dan itu akan memacu ekonomi daerah dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari,” ucap Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.

“Komitmennya berapa? Mana yang sudah realisasi? Inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun, agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

News

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia

May 24, 2022

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic bersama delegasi terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 23 Mei 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penting bagi Serbia sehingga hubungan kerja sama kedua negara harus terus ditingkatkan.

“Serbia mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu mitra yang paling disegani, dihormati oleh Serbia dan merupakan komitmen Serbia untuk terus meningkatkan hubungan dengan Indonesia,” ujar Menlu Retno yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Salah satu bentuk kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah komitmen Serbia sebagai salah satu penghasil gandum terbesar di wilayah Eropa untuk dapat terus mengekspor gandum ke Indonesia. Bahkan, Menlu Serbia juga akan bertemu dengan pengusaha atau BUMN Tanah Air untuk membahas lebih lanjut mengenai komitmen tersebut.

“Jadi detailnya akan dibahas pada sore hari ini,” ungkap Menlu Retno.

Selain gandum, Presiden Jokowi dan Menlu Serbia juga membahas terkait jumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia ke Serbia yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut Menlu Retno, saat ini impor CPO Serbia dari Indonesia persentasenya sudah mencapai 30 persen.

“Jadi 30 persen impor CPO Serbia dari luar adalah CPO dari Indonesia,” tutur Retno.

Terakhir, Presiden Jokowi dan Menlu Serbia juga membahas mengenai keinginan Serbia untuk dapat mengambil tenaga kerja semi-skilled dari Indonesia untuk mengisi beberapa bidang pekerjaan seperti konstruksi, makanan dan minuman, hingga hotelier.

“Jadi sekali lagi gandum, CPO, dan kerja sama dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia di Serbia,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

News

Presiden Sampaikan Sejumlah Pandangan pada Sidang Komisi ke-78 UNESCAP

May 23, 2022

Jakarta, 23 Mei 2022- Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pandangannya dalam sesi pembukaan Sidang Komisi Ke-78 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta, pada Senin, 23 Mei 2022.

Pertama, Presiden Jokowi berpandangan bahwa penanganan pandemi harus terus dilanjutkan dan kesenjangan vaksinasi di kawasan Asia Pasifik harus ditutup. Menurut Presiden, kawasan Asia Pasifik memiliki negara dengan pencapaian vaksinasi tertinggi dan juga terendah di dunia. Oleh karena itu, kesenjangan tersebut harus segera dihapus mengingat pentingnya keberhasilan vaksinasi dapat menentukan reaktivasi ekonomi nasional dan konektivitas dengan perekonomian dunia.

“UNESCAP dapat mendukung terbentuknya jaringan fasilitas produksi dan distribusi vaksin regional, mengatasi tantangan logistik, dan mempersingkat rantai pasok,” ujar Presiden.

Kedua, Presiden Jokowi juga berpandangan bahwa pendanaan untuk akselerasi tujuan pembangunanan berkelanjutan atau SDGs harus diperkuat. Menurut Presiden, ADB memperkirakan setiap tahunnya dibutuhkan 1,5 triliun dolar untuk memastikan SDGs tercapai di Asia Pasifik tahun 2030, namun ketersediaan pendanaan global hanya 1,4 triliun dolar.

“Kesenjangan besar ini harus ditutup. Investasi sektor swasta harus didorong,” ungkap Presiden.

Presiden menambahkan, meskipun Asia Pasifik merupakan kawasan terbesar bagi penanaman modal asing, inbound dan outbound, namun nilai investasi ke kawasan sendiri masih kecil. Untuk itu, UNESCAP perlu mendorong penguatan investasi intra-kawasan, mendukung kemudahan berusaha, promosi, hingga business matching di antara negara anggota.

“Pendanaan inovatif perlu terus dimajukan. Kolaborasi UNESCAP dengan ADB dan lembaga pendanaan lainnya, sangat diharapkan. Indonesia sendiri memajukan berbagai pendanaan inovatif termasuk SDG Indonesia One, green sukuk, dan ekonomi karbon,” ucap Presiden.

Ketiga, Presiden Jokowi memandang bahwa digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau merupakan masa depan bersama yang harus dioptimalisasi dan terus ditingkatkan. Untuk itu, Presiden mendorong sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut untuk terus diperkuat.

“Dukungan bagi upaya pertumbuhan hijau sangat diperlukan termasuk, transisi energi. Kapasitas pajak perlu harus diperkuat, termasuk carbon tax,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi pun menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusi UNESCAP. Melalui Presidensi G20, Indonesia akan memperjuangkan kepentingan negara berkembang, terutama di bidang kesehatan, transformasi digital, dan transisi energi.

“Dengan bekerja bersama, kita dapat mempercepat pemulihan kawasan dan dunia menuju masa depan berkelanjutan. Recover Together, Recover Stronger,” tandasnya.

News

Investor Lebih Baik Gunakan Exchanger Kripto Terdaftar

May 22, 2022

Seiring penerapan kebijakan pajak terhadap perdagangan aset kripto, pemerintah membolehkan transaksi dilaksanakan oleh pedagang aset atau exchanger tak berizin. Hanya saja, pemerintah menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi.

Aturan itu diatur dalam PMK No. 68/2022 tentang PPN dan PPh aset Kripto. Melalui aturan tersebut, pemerintah menyasar pengenaan pajak terhadap aset kripto sebagai barang kena pajak tak berwujud.

Terdapat tiga bentuk penyerahan aset kripto yang menjadi sasaran pajak, yakni pembelian aset kripto dengan mata uang fiat, tuka menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap, dan tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto atau jasa. 

Selain itu, peraturan itupun memberikan keleluasaan transaksi yang bisa dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang tidak terdaftar maupun Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) terdaftar Bappebti. 

Tarif PPN bagi PFAK terdaftar sebesar 0,11 persen dikali nilai aset kripto, serta PPh 22 final sebesar 0,1 persen. Sebaliknya, untuk exchanger yang tak terdaftar besaran tarif menjadi dua kali lipat. 

Di sisi lain, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya menilai para investor kripto lebih baik memilih para pedagang aset kripto yang terdaftar. Tidak saja terkait besaran pajak yang berbeda, melainkan pula alasan keamanan. 

“Lebih aman berinvestasi transaksi di pedagang dalam negeri yang terdaftar di Bappebti karena jelas badan hukumnya dan rekeningnya ada di dalam negeri dan menggunakan  fiat rupiah,” jelas Tirta. 

Senada, Kepala Sub Direktorat PPM Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Kemenke Bonarsius Sipayung juga menyarankan hal serupa. Meskipun DJP (Direktorat Jenderal Pajak) netral, menurutnya, masyarakat sebaiknya memilih exchanger terdaftar. 

“Kalau tidak mau diatur, kena tarif lebih tinggi. Kami harus selaras dengan Kemendag, yang ada di sistem kementerian itu kita dukung dengan tarif yang lebih rendah,” jelasnya sewaktu media briefing secara daring beberapa waktu lalu. 

MENGHINDARI SCAM

Dennis Adhiswara, pegiat kripto yang berpredikat sebagai aktor mengungkapkan pengalamannya terkait investasi yang telah lama dilakukannya. Aktor sekaligus model itu merupakan pegiat kripto aktif dengan koleksi koin cukup lengkap.

Terkait persoalan transaksi kripto, dia menyarankan agar investor sebisa mungkin menggunakan exchanger terdaftar. Masalahnya adalah di luar sana masih banyak project kripto yang secara fundamental meragukan, dan bahkan ada sebagian juga yang terindikasi scam,” ungkapnya.

Dengan menggunakan PFAK terdaftar, investor menjadi lebih terlindungi. “Karena ketika kita belanja kripto sendiri tanpa ada exchanger yang regulated, maka saya harus menghabiskan waktu lama untuk riset satu persatu koin. Untungnya di exchanger yang teregulasi ini sudah memfilter dan menyaring koin-koin dan token yang sudah comply dan bebas scam,” jelasnya. 

Secara terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menjelaskan pentingnya menggunakan PFAK terdaftar. Alasan utamanya, kata Nailul, pengawasan pada PFAK terdaftar dilakukan secara berlapis, dari perusahaan hingga Bappebti.

“Jika terjadi fraud akan mudah, karena ada dasar hukum yang kuat akan transaksi kita. Jika di luar exchanger Bappebti maka akan susah jika terjadi fraud,” simpulnya. 

News

Mulai Senin 23 Mei, Pemerintah Kembali Buka Ekspor Minyak Goreng

May 21, 2022

Jakarta, 21 Mei 2022- Pemerintah memastikan akan kembali membuka ekspor minyak goreng mulai Senin, 23 Mei 2022 mendatang. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo setelah melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

“Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 Mei 2022.

“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” imbuhnya.

Menurut Presiden Jokowi, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengecekan langsung Presiden di lapangan dan laporan yang diterimanya, pasokan minyak goreng terus bertambah.

“Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya. Pada bulan Maret, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April, sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200–Rp17.600.

“Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, BUMN, dan juga swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan makin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya makin melimpah,” jelasnya.
 

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.
 
“Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” tegasnya.