News

Terkuak 2 Keuntungan Peserta Holding UMi Bentukan Pemerintah

December 3, 2020

Jakarta, 03 Desember 2020 – Sedikitnya dua keuntungan menanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan terlibat dalam pembentukan perusahaan induk (holding) pemberdayaan dan pembiayaan ultra mikro serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMi dan UMKM).

Kedua keuntungan ini diungkap Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati. Menurutnya, pembentukan holding BUMN pasti akan berdampak pada meningkatnya efisiensi serta daya saing masing-masing perusahaan terkait.

“Kalau korporasi melakukan aksi melalui holding atau merger itu mesti indikator utamanya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam konteks holding UMKM, karena ini sama-sama untuk support UMKM maka kalau ada sinergi antar BUMN bisa muncul peluang efisiensi,” ujar Enny di Jakarta.

Rencana pemerintah membentuk perusahaan induk BUMN untuk UMi dan UMKM kembali mencuat setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (30/11). Saat itu, Erick menyebut ada rencana pembentukan holding untuk Ultra Mikro dan UMKM yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Holding BUMN untuk UMi dan UMKM akan dibentuk untuk mengurangi bunga pembiayaan terhadap pelaku usaha kecil. “Sangat tidak fair kalau kita misalnya membantu korporasi besar bunga 9 persen, tetapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM, tapi akses dananya mahal. Oleh karena itu kita mau sinergikan dengan platform yang ada di BRI,” kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11).

Menurut Enny, rencana pembentukan holding pembiayaan UMKM tersebut tepat guna jika peta jalannya tersusun secara baik. Dia berkata, dengan pembentukan induk usaha, maka BRI, PNM, dan Pegadaian bisa saling mengisi dan menguatkan posisi satu sama lain untuk membantu UMi dan UMKM.

“Misalnya kelebihan BRI dalam hal jaringan infrastruktur dan idle capacity di satelit bisa dimanfaatkan bersama ketiga BUMN itu. Tapi kehandalan masing-masing perusahaan, kan punya strategi bisnis masing-masing dan penetrasi pasar beda-beda, nah ini untuk diversifikasi. Jadi misal bagian apa saja yang nantinya diurus PNM, Pegadaian, BRI. Ini berpeluang terjadi dengan sinergi yang tepat dan tingkatkan efisiensi ketiganya,” ujarnya.

Enny memandang sinergi ketiga BUMN ini harus segera dibentuk dan diformalkan. Sebelum itu, pemerintah disarankan harus merancang peta jalan yang jelas agar nantinya tidak ada kegaduhan dalam implementasi kerja masing-masing BUMN saat memberdayakan UMi dan UMKM di lapangan.

“Pembentukan holding ini nggak untuk menciptakan monopoli, kalau aksi ini untuk justru menciptakan efisiensi dan memanfaatkan sumber daya yang idle di BRI untuk Pegadaian dan PNM,” ujarnya.

“Itu justru makin mengoptimalkan utility ketiga BUMN. Jadi ada job desk maing-masing dan terkoordinasi. Mengurus UMKM itu butuh satu keahlian khusus. Kalau semua bank masuk ke segmen ini belum tentu efisien juga. Biarlah BRI dan PNM serta Pegadaian yang masuk segmen UMi dan UMKM,” tambah Enny.

Dia juga mengingatkan agar PNM dan Pegadaian tak perlu takut kehilangan profitabilitas dari pembentukan holding pembiayaan UMi dan UMKM. Dalam pandangannya, keuntungan PNM dan Pegadaian tidak hilang, namun hanya berpindah kantong.

“Tidak masalah, kan pemerintah pemiliknya (ketiga BUMN ini). Asal transparan dan akuntabel pertanggungjawabannya kan nggak masalah, ibaratnya hanya pindah dari kantong kiri ke kantong kanan,” ujarnya.

Pendapat senada dikemukakan Ekonom UI Ninasapti Triaswati. Dia menilai pembentukan holding pembiayaan dan pemberdayaan UMi serta UMKM memiliki potensi positif apabila ke depannya berdampak pada penguatan daya saing pelaku usaha kecil untuk memperluas pangsa pasar.

“Holding untuk pemberdayaan pengusaha UMKM dan Ultra Mikro memiliki potensi positif jika mampu memperkuat daya saing dalam memperluas pangsa pasarnya. Perlu ada pemetaan peran berbagai BUMN saat ini terhadap pemberdayaan UMKM dan usaha mikro, misalnya BUMN perbankan untuk memperkuat permodalan, BUMN telekomunikasi untuk membantu proses digitalisasi, dan sebagainya,” ujar Ninasapti.

“Secara umum konsep holding memang diharapkan membawa banyak manfaat, namun realisasinya bisa sangat beragam tergantung leadership masing-masing holding. Jadi baru bisa dinilai berhasil/tidaknya dengan data-data objektif laporan perusahaan secara berkala setelah holding dilakukan,” tutup Nina.

News

Akademisi UI: Holding Jadi Solusi untuk Pacu Pengembangan Bisnis BUMN

December 2, 2020

Jakarta, 2 Desember 2020 – Kolaborasi usaha dalam bentuk holding dianggap menjadi solusi yang cocok untuk pengembangan bisnis Badan Usaha Milk Negara (BUMN) di Indonesia. Melalui pembentukan induk usaha, BUMN dapat semakin terpacu untuk menjalankan bisnisnya secara profesional.
Menurut Pakar Hukum Administrasi dan Keuangan Publik UI Dian Simatupang, pembentukan holding harus didukung dengan hadirnya rekonstruksi peran negara terhadap bisnis BUMN.
Status BUMN adalah korporasi yang dikendalikan negara sebagai pemegang saham, bukan pemegang kekuasaan publik, sehingga manajemennya adalah manajemen korporasi, bukan pemerintahan. Jika itu konsisten diterapkan, maksimalisasi holding mendorong perekonomian dapat tercapai karena key performance-nya adalah inovasi bisnis, kreativitas produksi, dan reformasi manajemen, ujar Dian di Jakarta.
Saat ini ada sejumlah holding BUMN yang sudah dibentuk pemerintah. Berbagai perusahaan induk dibuat berdasarkan fokus bisnis masing-masing BUMN yang terlibat.
Terkini, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap rencananya membentuk holding BUMN baru dalam bidang pemberdayaan dan pembiayaan Ultra Mikro serta UMKM. Holding untuk Ultra Mikro dan UMKM disebutnya akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
“Sangat tidak fair kalau kita misalnya membantu korporasi besar bunga 9 persen, tetapi PNM harus lebih mahal. Bukan salah PNM, tapi akses dananya mahal. Oleh karena itu kita mau sinergikan dengan platform yang ada di BRI, kata Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11).
Menurut Dian, untuk memaksimalkan peran holding BUMN, pembenahan juga harus dilakukan dari sisi regulasi. Dia menyarankan adanya perubahan sejumlah produk hukum untuk membuat jajaran pengurus holding BUMN lebih leluasa dalam menjalankan usaha.
Pengendalian diperkuat, kriteria profesional bagi komisaris dinaikkan, jangan cuma karena dukungan dan background balas jasa politik. Jika konsepnya profesional, holding BUMN akan sangat menjadi daya dukung perekonomian, tuturnya.
Pendapat lain disampaikan Direktur Lembaga Manajemen UI Willem Makaliwe. Menurutnya, pembentukan induk usaha menjadi solusi terbaik demi mewujudkan efisiensi BUMN, agar gerak berbagai BUMN yang memiliki irisan fungsi dan tugas yang sama bisa lebih optimal.
Konsep holding merupakan jalan tengah ala Indonesia untuk melakukan efisiensi perusahaan negara. Efisiensi yang dimaksud contohnya, jika sebelum holding itu Kementerian BUMN harus bertemu ratusan BUMN untuk rapat, maka pasca holding nanti kementerian hanya perlu berkoordinasi dengan induk usaha. Dengan holding maka tercipta kondisi profesional memimpin profesional. Holding memimpin anak-anak usahanya dengan perspektif bisnis untuk tujuan yang diharapkan, termasuk menjalankan kewajiban sosial yang diemban, ujar Willem di Jakarta.
Pada kesempatan terpisah, Praktisi Hukum Bisnis dari University of Exeter Gede Aditya menjelaskan bahwa konsep holding tidak menghilangkan sama sekali peran negara untuk menguasai BUMN. Menurutnya, Negara Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas BUMN tetap memiliki kekuatan atas holding yang terbentuk, melalui kepemilikan saham di induk usaha.
Gede berkata, dalam konsep holding kepemilikan saham negara di perusahaan-perusahaan yang terlibat akan dialihkan ke induk usaha. Karena itu, negara tidak akan kehilangan kontrolnya kepada tiap anak usaha yang terlibat di suatu holding.
“Holding itu berarti ada suatu parent company atau perusahaan induk yang membawahi anak-anak usahanya. Jadi BUMN-BUMN ini kan awalnya masing-masing, kalau holding berarti salah satu pemegang saham adalah parent company. Nah NKRI jadi pemegang saham di holding company, ujar Gede.
Salah satu holding BUMN yang kini sudah berdiri adalah induk usaha sektor pertambangan, yang beranggotakan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk., PT Timah (Persero) Tbk., PT Aneka Tambang (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Freeport Indonesia.
Kemudian, ada juga Holding BUMN Migas yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan terbentuk 2018 lalu. Pembentukan induk usaha juga dilakukan dalam sektor farmasi, yang melibatkan PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk., dan PT Indofarma Tbk.
Terkini, pemerintah tengah memproses pembentukan holding BUMN bidang pariwisata yang melibatkan PT Survei Udara Penas (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Inna Hotels & Resorts, PT Sarinah (Persero), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan Taman Wisata Candi (TWC).
Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN asuransi dan penjaminan yang terdiri dari Indonesia Financial Group, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tata Utama dan PT Bahana Kapital Investa.

News

Pengumpulan dan Penyaluran Ziswaf Berpotensi Tumbuh Pesat Pasca Bank Syariah BUMN Hasil Merger Efektif Beroperasi

December 1, 2020

Jakarta, 1 Desember 2020 – Kehadiran bank syariah BUMN hasil merger mulai tahun depan diharap bisa berkontribusi positif terhadap pengumpulan dan penyaluran dana keuangan sosial Islam. Selama ini, pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam masih belum optimal dilakukan.


Menurut pengamat ekonomi syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Azis Setiawan, kontribusi sosial bank syariah hasil merger bisa berperan penting dalam upaya meningkatkan penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Alasannya, bank syariah hasil merger nantinya akan memiliki kapasitas teknologi dan jaringan yang besar untuk melayani masyarakat.


“Dengan skala ekonomi bank hasil merger yang semakin besar, diharapkan fokus kontribusi sosial bank syariah ini diharapkan juga meningkat. Dengan demikian penghimpunan dan penyaluran dana Ziswaf yang dilakukan bank syariah hasil merger juga akan langsung naik. Selama ini masing-masing bank syariah secara umum sudah menjalankan fungsi sosial tersebut, meski belum optimal. Ke depan fungsi sosial bank syariah melalui Ziswaf akan dapat dioptimalkan, ujar Azis di Jakarta.


Selain berkontribusi langsung terhadap pengumpulan dan penyaluran Ziswaf, kehadiran bank syariah hasil merger juga bisa berdampak terhadap keberadaan lembaga-lembaga sosial Islam seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Nadzir-Nazhir Wakaf.


Dengan kemunculan bank syariah hasil merger, lembaga-lembaga di atas akan memiliki mitra besar untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini membuat proses pengumpulan dan penyaluran Ziswaf bisa semakin mudah dilakukan.


“Dengan demikian outlet layanan teknologi dan jaringan kantor untuk layanan bagi Muzakki dan Wuwakif juga akan lebih luas dan mudah dijangkau. Ini akan menguatkan kemudahan akses berzakat dan berwakaf, ujarnya.


Menurut Azis, Ziswaf berpotensi besar disalurkan oleh nasabah-nasabah perbankan yang memiliki dana simpanan besar. Apabila bank syariah hasil merger bisa membuat nasabah-nasabah besar beralih menggunakan layanan keuangan syariah, maka potensi tersebut bisa direalisasikan.


“Dengan potensi migrasi nasabah kaya ini tentunya menjadi ceruk market bagi dana-dana sosial untuk menawarkan program-program unggulannya. Akses layanan dana sosial syariah yang memudahkan nasabah perbankan kaya ini tentunya berpotensi mendongkrak penghimpunan dan penyaluran Ziswaf. Jadi potensinya sangat besar untuk bisa meningkat jika kolaborasinya tepat dan efektif, tuturnya.


Statistik Zakat Nasional 2019 mencatat, hingga akhir tahun lalu pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di Indonesia tumbuh 26 persen secara tahunan. Total nilai ZIS yang dikumpulkan sepanjang 2019 mencapai Rp10,22 triliun.

Meski tumbuh pesat, pengumpulan ZIS selama 2019 masih jauh dari potensi zakat yang bisa dihimpun berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dirilis Baznas. Berdasarkan perhitungan lembaga ini, jumlah potensi penghimpunan zakat di Indonesia mencapai Rp462 triliun apabila seluruh wajib zakat individu dan korporasi menyalurkan sesuai ketentuan.


Wakil Presiden RI Maruf Amin sebelumnya mengungkapkan, selama ini keuangan sosial Islam belum berhasil menjadi kekuatan finansial alternatif di Indonesia. Apalagi, menurutnya, selama ini pengumpulan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia masih didominasi untuk tujuan-tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid, musala, atau madrasah.


“Dalam bidang social fund, yakni zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sampai saat ini Indonesia belum bisa mengonversi potensinya yang besar menjadi kekuatan finansial alternatif, ujar Maruf Amin akhir Oktober lalu. Saya meyakini, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf apabila ditangani serius dapat menjadi pilar kuat pelaksanaan program kesejahteraan umat Islam, tutup Ma’ruf Amin.

News

Presiden Minta Para Menteri Fokus Realisasikan Anggaran 2020 dan Belanja Anggaran 2021 di Awal Tahun

December 1, 2020

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya untuk berkonsentrasi pada realisasi anggaran tahun 2020 yang tinggal kurang lebih 3 minggu. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 1 Desember 2020.

“Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Ini tinggal kurang lebih tiga minggu, hanya tinggal tiga minggu, praktis tinggal tiga minggu. Jadi, semuanya saya minta konsentrasi kepada yang namanya realisasi belanja 2020,” ujar Presiden.

Adapun mengenai anggaran tahun 2021, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga, terutama yang memiliki anggaran besar, agar segera membelanjakannya di awal tahun atau di Januari. Presiden tidak ingin jika kementerian/lembaga baru berbelanja di bulan Februari.

“Saya ingatkan sekali lagi, belanja-belanja semuanya bisa segera direalisasikan di awal Januari, di awal tahun, sehingga mestinya lelang dimulai sekarang karena DIPA-nya sudah kemarin dibagikan bisa dilelangkan segera,” jelasnya.

News

Ekonom UGM & Pegiat UMKM Ungkap Manfaat Holding Demi Kemajuan Ultra Mikro

November 30, 2020

Jakarta, 30 November 2020 – Pengembangan usaha ultra mikro (UMi), mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bertahan dan berdaya saing di era digital kini tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholder) harus dibangun, salah satunya bisa melalui pembentukan induk usaha (holding).


Menurut Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih, potensi pengembangan UMi dan UMKM melalui sinergi antar lembaga sangat besar. Ide pembentukan kolaborasi pengembangan UMi dan UMKM disebutnya bisa berasal dari manapun, baik pemerintah, lembaga swasta, atau asosiasi dan BUMN/BUMDes.


Sinergi antar stakeholder akan mendukung pengembangan UMKM di era digital, agar UMKM bisa maju dengan memanfaatkan digital dan networking yang bisa dikembangkan. Ada besar sekali potensi sinerginya, bisa resmi dengan membentuk holding seperti untuk BUMDes, atau kerjasama yang difasilitasi pemerintah atau asosiasi seperti Kadin dan Apindo, atau diinisiasi oleh komunitas, ujar Sri.


Salah satu bentuk sinergi pemberdayaan UMi dan UMKM yang bisa terwujud adalah membentuk holding. Pendiri Institute of Social Economic Digital (ISED) ini berpendapat, keberadaan induk usaha bisa membuat semakin banyak UMKM yang ternaungi program-program dari lembaga anggota holding.


Jumlah UMKM lebih dari 60 juta dan banyak yang informal. Kalau ada holding yang menaunginya, sepanjang bisa mendukung dan memfasilitasi pengembangan UMKM dan tidak memaksa, mestinya baik. Mesti holdingnya mungkin akan ada banyak, bisa dibentuk per daerah, sektoral, atau BUMDes dan lain-lain, tuturnya.


Pandangan lain disampaikan Ketua Bidang Organisasi International Council for Small Business (ICSB) Indonesia Samsul Hadi. Menurutnya, secara umum konsep pemberdayaan UMKM melalui pembentukan holding cukup menarik.


Akan ada efisiensi, peningkatan daya saing dan peningkatan produktivitas, serta mengurangi rivalitas yang tidak perlu antar-BUMN, ujar Samsul.
CEO platform Layanan UMKM Naik Kelas (Lunas) ini menjelaskan, pembentukan holding pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara hati-hati. Alasannya, UMKM di Indonesia memiliki kebiasaan cenderung bergerak sendiri-sendiri (soliter) dan mandiri.


Untuk holding terkait UMKM perlu dilakukan hati-hati mengingat habit UMKM cenderung soliter dan mandiri. Benefit holding terhadap UMKM harus dijelaskan dengan clear. Termasuk masalah standarisasi, pembiayaan, dan pemasaran, ujarnya.
Sebagai catatan, selama ini Pemerintah telah memberikan sinyal hendak membentuk holding UMKM untuk mengoptimalkan pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil. Rencana ini pertama kali diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2019 lalu.


Saat itu, Jokowi menyebut holding usaha mikro diperlukan demi membantu UMKM mengakses marketplace dan pemasaran baik di lingkup nasional maupun global. Niatan ini kembali disampaikan Jokowi saat ia berpidato di acara Google for Indonesia 2020, pertengahan November lalu.


Jokowi berkata, pemberdayaan UMKM harus dimaksimalkan karena saat ini baru 8 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Ada 64 juta UMKM, baru 8 juta atau 13% saja yang terintegrasi dengan teknologi digital,” kata Jokowi