Kementerian ESDM Ajukan Anggaran Subsidi Listrik Rp88,36 Triliun di RAPBN 2025

BRIEF.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp88,36 triliun di RAPBN 2025.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengajukan subsidi listrik sebesar Rp83,02 triliun–Rp88,36 triliun di RAPBN 2025, bertambah Rp15,12 triliun dari APBN 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan anggaran yang diusulkan tersebut sudah mengacu pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) 75-85 dolar AS per barel dan kurs Rp15.300 sampai Rp16.000 per dolar AS.

“Ini juga mengacu pada perkiraan inflasi sebesar 1,5% sampai 3,5% tahun depan, sesuai dengan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) 2025 tanggal 6 Mei 2024,” kata Arifin Tasrif, seperti dikutip Kamis (20/6/2024).

Selain itu, usulan anggaran tersebut juga disesuaikan dengan asumsi tidak ada penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan subsidi.

Menurut Menteri ESDM, kebijakan subsidi listrik tahun 2025 akan dilakukan secara tepat sasaran dengan menyasar rumah tangga miskin dan rentan.

“Kebijakan subsidi listrik tahun 2025 akan diberikan tepat sasaran kepada golongan rumah tangga yang berhak, yaitu yang miskin dan rentan,” ujar Arifin.

Dia menjelaskan, kebijakan subsidi listrik tersebut mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal dan lingkungan.

Adapun target pelanggan subsidi sebesar 41,08 juta, dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya sebesar 450 VA, yakni sebesar 45,46–45,99 persen dengan perkiraan anggaran Rp38,18 triliun–Rp40,16 triliun.

Selain itu, terdapat penerima subsidi berupa rumah tangga dengan daya sebesar 900 VA dengan anggaran subsidi sebesar Rp15,75–16,68 triliun, dan bisnis kecil sebesar Rp9,39 triliun–10,18 triliun.

Kemudian, industri kecil Rp5,93 triliun–6,51 triliun; pemerintah Rp0,36 triliun–Rp0,39 triliun, sosial Rp12,16 triliun–Rp13,08 triliun, dan lainnya sebesar Rp1,24 triliun–Rp1,34 triliun.