News

Presiden: Vaksinasi adalah Game Changer dalam Pengendalian Pandemi

January 16, 2021

Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersikap optimistis di awal tahun 2021 yang diyakini akan menjadi titik balik permasalahan pandemi yang melanda sejak tahun lalu. Kesehatan masyarakat diharapkan akan segera pulih dan perekonomian segera bangkit kembali.

Saat memberikan sambutan pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang digelar secara virtual, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pengendalian pandemi melalui vaksinasi adalah kunci utama yang sangat menentukan agar keadaan bisa kembali normal.

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita segera bangkit,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021.

Program vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia secara resmi telah dimulai dua hari lalu, Rabu (13/1). Seluruh prosedur dan tahapan pengembangan vaksin juga telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar.

Sebelumnya, penelitian dasar ilmiah dan sejumlah uji klinis telah dilakukan sejak bulan Agustus sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Hasil efikasi vaksin yang diuji sudah di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan. Sistem pendukung vaksinasi juga telah direncanakan dan siap sejak beberapa bulan yang lalu.

“Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” jelas Presiden.

Tanggal 13 Januari yang lalu, Kepala Negara dan beberapa perwakilan dari berbagai golongan sudah divaksin dosis pertama. Kemarin, 14 Januari 2021, juga telah dilakukan vaksinasi perdana di 26 provinsi. Adapun hari ini, 15 Januari 2021, vaksinasi perdana juga dilakukan di 8 provinsi.

“Saya telah perintahkan agar proses vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda. Presiden memerinci, vaksin akan datang sebanyak kurang lebih 3 juta di bulan Januari, 4,7 juta di bulan Februari, 8,5 juta di bulan Maret,16,6 juta di bulan April, 24,9 juta di bulan Mei, dan 34,9 juta di bulan Juni.

“Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat, meskipun bisa berubah lebih banyak lagi kita harapkan,” katanya.

Dengan vaksinasi massal ini, Presiden berharap akan muncul kekebalan komunal sehingga risiko penyebaran Covid-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali.

“Inilah kerja besar yang ingin kita kerjakan dan kita meminta kesadaran kita semuanya, meskipun nantinya sudah divaksin, saya minta protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut dari Istana Kepresidenan Bogor yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

News

Holding BUMN Untuk UMKM Dorong Efisiensi Pelayanan Usaha Mikro

January 15, 2021

Jakarta, 15 Januari 2021 – Rencana pemerintah membentuk sinergi atau holding BUMN untuk pembiayaan dan pemberdayaan ultra mikro serta UMKM, dinilai bisa menjadi jalan masuk mewujudkan efisiensi pelayanan bagi pelaku usaha segmen tersebut.
Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, efisiensi pelayanan UMKM bisa tercipta apabila holding BUMN berkomitmen meningkatkan jangkauan pembiayaan. Peningkatan jangkauan juga diperlukan untuk melayani UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan formal.
Upaya holding tiga BUMN untuk pembiayaan UMKM saya memandang positif, karena harapannya akan ada integrasi data UMKM, efisiensi biaya untuk melayani UMKM yang jumlahnya 26 juta, ujar Revindo.
Menurut Revindo, selama ini masih banyak UMKM yang mengalami masalah aksesibilitas pembiayaan. Problem ini kerap muncul karena faktor UMKM sendiri yang belum tertarik mengajukan pembiayaan ke lembaga formal karena merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup.
Selain itu, Revindo mengungkap masih ada beberapa bank yang dalam menyalurkan pembiayaan masih mempertimbangkan keberadaan jaminan dari UMKM. Hal ini membuat semakin minim jumlah UMKM yang bisa mendapat pembiayaan.
Perlu dipastikan bahwa holding ini punya motivasi untuk meningkatkan outreach, yaitu menyasar mereka yang selama ini belum tersentuh pembiayaan. Kemudian perlu dimonitor betul dampak dari pembiayaan terhadap bisnis UKM. Di sini peran aplikasi UMKM naik kelas menjadi penting, yaitu memantau dan menyediakan data untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan pembiayaan akan berdampak pada UKM, tuturnya.
Revindo juga mengusulkan agar pendampingan untuk UMKM supaya bisa naik kelas tidak semata diukur dari kenaikan omset pelaku usaha terkait. Alasannya, sepanjang 2021 diprediksi kondisi perekonomian belum akan kembali ke titik nomal seperti sebelum pandemi.
Yang penting pada 2021 pemerintah menjaga agar UMKM seminimal mungkin memutuskan hubungan kerja karyawannya, mempersiapkan mindset pemilik/pengurus, memperkuat sistem manajemen bisnis, dan mempercepat penetrasi internet ke daerah. Untuk diketahui, data Podes (Potensi Desa) 2018 menunjukkan terdapat 21 ribu desa yang belum terkoneksi internet. Ini juga sangat menghambat upaya digitalisasi UMKM, ujarnya.
Terpisah, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan rencana pembentukan holding BUMN untuk pembiayaan UMKM merupakan rencana bagus demi mengembangkan bisnis pelaku usaha mikro dan kecil. Dia menyebut selama ini masih banyak pelaku UMKM yang terkendala mengakses layanan perbankan.
Saya kira ini rencana yang bagus untuk mendukung pengembangan UMKM, yang selama ini menghadapi banyak kendala untuk mengakses perbankan terutama UMK. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis UMKM, yang umumnya tidak memiliki agunan memadai, kredit skala kecil, dengan pola angsuran fleksibel. Penting juga skema pembiayaan untuk UMKM di sektor pertanian secara umum, tutur Agus.
Sebagai catatan, wacana pembentukan holding untuk UMKM telah mencuat sejak akhir 2019. Kemudian, pada 2020 wacana ini kembali mencuat. Menteri BUMN Erick Thohir berkali-kali menyebut, dalam waktu dekat akan ada pembentukan holding pemberdayaan UMKM yang melibatkan sejumlah BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Pada pertengahan Desember 2020, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut bahwa langkah pemerintah mengonsolidasikan BRI, PNM, dan Pegadaian salah satunya untuk membuat pendataan terpadu UMKM dan ultra mikro. Pendataan terpadu bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan kelas pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil di Indonesia.
Jadi kita kelihatan, yang tadinya tidak bankable, sekarang pinjamannya Rp2 juta sampai Rp10 juta, nanti kalau pinjamannya Rp20 juta sampai Rp30 juta itu dibantu Pegadaian. Kalau (pinjaman) di atas Rp50 juta BRI masuk, ujar Erick Thohir.

News

Kehadiran Bank Syariah Indonesia Dorong Inklusi Perbankan Syariah 2021

January 14, 2021

Jakarta, 14 Januari 2021 – Perkembangan ekonomi syariah sepanjang 2021 diprediksi masih tumbuh positif dan industri perbankan syariah akan berperan dominan, didukung kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk., entitas hasil merger tiga bank syariah milik negara.
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Jaenal Effendi menjelaskan, industri perbankan syariah akan berperan dominan dalam perkembangan ekonomi syariah karena sektor ini telah mencatat pertumbuhan yang baik pada 2020. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2020 nilai aset industri perbankan syariah dapat tumbuh hingga 9,22 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan konvensional sebesar 4,89 persen yoy.
“Bank syariah hasil merger akan bergerak bersama dengan bank-bank syariah lainnya serta berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, perusahaan sekuritas, manajer investasi, perusahaan fintech serta lembaga pengelola dana ZISWAF untuk melayani kebutuhan para pelaku usaha di industri halal atau industri lainnya. Dengan demikian, ekosistem ekonomi syariah akan terbentuk dengan baik dan berkelanjutan dan diharapkan memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional, ujar Jaenal.
Selain didukung keberadaan bank syariah hasil merger, ekonomi syariah juga berpotensi tumbuh pesat apabila potensi besar keuangan sosial atau ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) bisa dimanfaatkan sepanjang tahun.
Menurut Jaenal, saat ini Indonesia memiliki potensi zakat nasional hingga Rp217 triliun, dan Rp233 triliun potensi wakaf produktif. Triliunan potensi ZISWAF ini bisa bermanfaat apabila dimaksimalkan pengumpulan dan distribusinya bagi masyarakat yang berhak.
“Ziswaf melalui mekanisme perlindungan sosialnya dalam melindungi kaum yang lemah mampu membantu dalam mengatasi ancaman krisis di tengah pandemi Covid-19. Hal ini juga diperkuat dengan status kedermawanan masyarakat Indonesia, dimana Indonesia juga berhasil menjadi negara paling derwaman dalam World Giving Index. Selain itu, dengan adanya vaksin covid-19 ini diharapkan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik sehingga diharapkan ekonomi dan syariah dapat terus tumbuh positif, paparnya.
Meski berpeluang tumbuh positif, pengembangan ekonomi syariah sepanjang 2021 disebut harus mampu menjawab sejumlah tantangan. Salah satunya, harus ada langkah untuk mengatasi masalah terbatasnya jangkauan lembaga keuangan syariah ke pelosok negeri.
“LKS (lembaga keuangan syariah) yang umumnya telah hadir hingga ke desa-desa adalah dalam bentuk BMT atau koperasi syariah. Sehingga jangkauan pendanaan maupun pembiayaan pada bank syariah masih cukup terbatas pada kota atau kabupaten. Dalam hal ini perbankan syariah harus melakukan perluasan jaringan. Permodalan di bank syariah juga harus ditingkatkan agar perluasan jaringan dapat dilakukan, ujarnya.
Sebagai catatan, Bank Syariah Indonesia nantinya digadang memiliki total aset hingga Rp250 triliun dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Jumlah tersebut menempatkan Bank Hasil Penggabungan dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, dan top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar.

News

Bank Syariah Indonesia Jadi Pintu Masuk Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

January 12, 2021

Jakarta, 12 Januari 2021 – Potensi pertumbuhan ekonomi kembali positif pada tahun ini harus dijaga dan direalisasikan. Perencanaan keuangan yang baik sesuai prinsip syariah dan optimalisasi peluang bisnis syariah bisa dilakukan agar proyeksi pertumbuhan ekonomi positif pada 2021 terwujud.
Menurut Rektor Institut Agama Islam Tazkia Murniati Mukhlisin, masyarakat bisa mulai merencanakan keuangan keluarganya sesuai koridor syariah agar bisa bertahan dan bangkit dari pandemi. Selain itu, peluang bisnis syariah di bidang makanan dan minuman, pakaian, kosmetik dan farmasi, serta pariwisata juga bisa dimaksimalkan di tengah mulai munculnya momentum pertumbuhan industri ekonomi syariah di Indonesia.
“Keuangan syariah termasuk fintech syariah sendiri sudah mendapatkan momentumnya, yang gerakannya langsung dipimpin oleh Presiden melalui KNEKS [Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah] guna membawa Indonesia menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada tahun 2024, ujar Murniati.
Menurutnya saat ini Indonesia sudah dalam jalur tepat untuk memaksimalkan segala potensi ekonomi syariah yang ada. Salah satu buktinya, mulai tahun ini akan ada satu bank syariah besar yang lahir. Bank tersebut bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang merupakan hasil penggabungan usaha tiga bank milik anak usaha BUMN yakni PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri.
Murniati mengungkapkan, kehadiran Bank Syariah Indonesia adalah pertanda besarnya potensi perkembangan ekonomi nasional tahun ini didorong oleh industri syariah. Menurutnya, kehadiran bank syariah besar dan penerapan sistem ekonomi syariah juga menguntungkan bagi masyarakat non-Muslim.
“Di Aceh, dengan adanya Qanun No. 11 ini membawa suasana gembira bagi keluarga Muslim karena sekali buka pintu, pelayanan keuangan yang ditawarkan kepada mereka semua adalah pelayanan syariah. Bagi non-Muslim menurut survei singkat beberapa hari ini, mereka mendapatkan kesempatan untuk tahu lebih tentang syariah, dan merasakan bahwa hal ini akan lebih menguntungkan bisnis mereka, ujarnya.
Murniati juga mengingatkan bahwa saat ini literasi dan edukasi keuangan keluarga dengan prinsip syariah secara daring terus mendapatkan kesempatan untuk semakin berkembang, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Ini tentunya berkat dukungan teknologi. Peningkatan peserta talkshow, seminar dan pelatihan Sakinah Finance dalam 10 tahun terakhir membuktikan tingginya animo masyarakat untuk semakin membenahi keuangannya agar dijalankan sesuai prinsip syariah.
“Hal ini menunjukan animo para keluarga Indonesia untuk membenahi keuangannya semasa pandemi semakin tinggi supaya keuangannya lebih syariah dan berkah. Semoga pasca pandemi semangat ini akan terus meningkat, katanya.
Sebagai catatan, saat ini indeks literasi syariah nasional masih berada di angka 8,93 persen, jauh di bawah tingkat literasi masyarakat atas keuangan konvensional yakni 37,72 persen. Kehadiran Bank Syariah Indonesia diharap bisa meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat ke depannya, dan membawa beragam produk serta layanan keuangan sesuai syariat Islam yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Bank syariah hasil merger memiliki visi menjadi satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global. Selain itu, bank syariah hasil merger digadang akan memiliki total aset hingga Rp250 triliun dan masuk jajaran 10 besar perbankan di Indonesia.

News

Bank Syariah Indonesia Berpotensi Bawa Snowball Effect Positif Bagi Industri Keuangan Syariah

January 10, 2021

Jakarta, 10 Januari 2021 – Perkembangan ekonomi syariah sepanjang 2021 akan sangat ditentukan kondisi perekonomian secara makro dan pengendalian pandemi Covid-19. Meski begitu, sejumlah tren positif terkait perkembangan ekonomi syariah beberapa waktu terakhir dapat menjadi katalis agar industri ini bisa tumbuh pesat pada tahun ini.
Menurut Direktur Utama Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, salah satu hal yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi syariah melejit adalah rencana merger tiga bank syariah anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Penggabungan usaha tiga bank syariah milik bank BUMN ini rencananya selesai pada 1 Februari 2021.
“Ada beberapa tren positif ekonomi syariah terkini, terutama konsolidasi perbankan syariah dengan merger 3 BUS BUMN, dan perkembangan pasar modal syariah yang semakin pesat, terutama penerbitan sukuk negara,” ujar Yusuf.
Dia menegaskan, kehadiran bank hasil merger yang bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., membuat Indonesia memiliki bank syariah bermodal dan beraset besar, yang dapat membawa snowball effect pada perkembangan industri keuangan syariah.
Dampak positif kehadiran Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan industri keuangan syariah akan tergantung dari keseriusan pemerintah memperbesar dan mengembangkan kapasitas bank ini ke depannya. Karena itu, Yusuf berharap agar pemerintah serius terus mendukung keberadaan Bank Syariah Indonesia sehingga nantinya dapat masuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) IV, atau kelompok bank-bank bermodal inti terbesar.
“Misal, tanpa tambahan injeksi modal, modal BSI ada di kisaran Rp20 triliun. Itu artinya belum bisa menjadi Bank BUKU IV. Tentu dampak BSI akan lebih optimal jika modal-nya ditambah agar bisa naik kelas jadi Bank BUKU IV, ujarnya.
Dia juga menambahkan, tahun ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi syariah. Sebagai contoh, kehadiran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang awalnya banyak membantu akselerasi industri perbankan dan keuangan syariah kini justru mengambil ceruk investor ritel.
Masuknya investor ritel untuk membeli SBSN secara tidak langsung memberi tekanan ke perbankan syariah. “Sukuk negara kini lebih banyak head to head dengan perbankan syariah dalam penghimpunan DPK, terutama melalui sukuk dana haji dan sukuk ritel, ini tentu tidak diharapkan, tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan kehadiran Bank Syariah Indonesia bisa turut membantu program pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Saat ini, indeks literasi syariah nasional masih berada di angka 8,93 persen, jauh di bawah tingkat literasi masyarakat atas keuangan konvensional yakni 37,72 persen.
Karena itu kita harapkan ke depan (Bank Syariah Indonesia) bisa akses ke segmen mikro dan UKM di daerah dengan cepat dibantu teknologi. Poin kedua, masyarakat kita adalah masyarakat illiterate. Literasi (syariah) hanya 8,93 persen, sangat rendah dibanding konvensional 37,72 persen. Ini tantangan kita. Kalau tidak, maka mereka tidak paham aksesnya, penggunaan teknologinya, mengenali risiko tidak bisa. Kami sambut baik literasi ini sangat penting terutama di daerah, ujar Wimboh akhir Desember 2020.