News

Presiden Serahkan Zakat Sekaligus Luncurkan Gerakan Cinta Zakat

April 15, 2021

Presiden Joko Widodo pada Kamis, 15 April 2021, menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta. Acara tersebut digelar dengan tetap mematuhi dan menjaga protokol kesehatan yang ketat.

“Alhamdulillah pada hari ini saya bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju bisa tetap berzakat di tengah pandemi dan untuk tetap juga mematuhi dan menjaga protokol kesehatan,” kata Presiden dalam sambutannya.

Dewasa ini, Presiden menjelaskan, zakat juga bisa ditunaikan secara daring. Menurut Kepala Negara, berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan saudara-saudaranya, terutama para mustahik.

“Saya harapkan dana zakat yang dihimpun oleh Baznas ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan akibat pandemi Covid, dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden sekaligus meluncurkan secara resmi Gerakan Cinta Zakat yang mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu juga untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran, betul-betul sampai kepada mereka yang membutuhkan.

“Gerakan Cinta Zakat ini sejalan dengan program pemerintah yang memiliki kerja yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, menangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program-program SDGs (pembangunan berkelanjutan),” ungkapnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden mengimbau seluruh pejabat negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga kepala daerah di seluruh Tanah Air untuk turut menunaikan zakat melalui amil zakat resmi untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan juga memberikan keberkahan kepada semua.

“Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Swt.,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Baznas Noor Achmad, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

News

Perbanyak Program Padat Karya di Daerah untuk Buka Lapangan Kerja

April 15, 2021

Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan APBD mereka dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi. Salah satu caranya ialah dengan memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, pada Rabu, 14 April 2021.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Tak kalah penting, Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan.

News

Presiden kepada Kepala Daerah: Jabatan adalah Kehormatan sekaligus Tanggung Jawab Besar

April 15, 2021

Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu, 14 April 2021. Dalam pembuka arahannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.

“Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.

Karena itu, Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

“Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan,” paparnya.

Terkait dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

News

Presiden: Pencegahan Penyebaran Pandemi Harus Jadi Prioritas

April 15, 2021

Saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.

Kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu, 14 April 2021, secara virtual Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mampu mengelola keduanya dengan baik dan seimbang.

“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” ujarnya dari Istana Negara, Jakarta.

Oleh karena itu, pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.

“Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” kata Presiden.

Di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.

Presiden juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.

“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.

News

Diolah Secara Higienis dan Punya Kandungan Mineral Tinggi, Garam Bali Milik Binaan Pertamina Tembus Pasar Ekspor

April 14, 2021

Jakarta, 13 April 2021 – Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak kawasan pesisir dengan potensi produksi garam yang melimpah. Potensi inilah yang dimanfaatkan beberapa mitra binaan Pertamina untuk membuat usaha pengolahan garam lokal. Melalui Program Kemitraan Pertamina, usaha mikro dan kecil (UKM) di sektor pengolahan garam ini dibina hingga menjadi UMK naik kelas.

Salah satu mitra binaan Pertamina yang menggeluti usaha ini adalah Ni Putu Ayu Wilasmini. Pemilik usaha CV Natural Bali Kulkul di Jalan Raya Jumpai, Desa Jumpai, Klungkung, Bali ini terhitung baru memulai bisnisnya. Namun, besarnya peluang usaha ini membuat bisnisnya cepat berkembang. “Didirikan akhir tahun 2017 dan bersyukur beberapa tahun ini kita bisa ekspor komoditi garam ke luar negeri” tuturnya.

Menurut Ayu, produknya telah dipasarkan hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Sedangkan untuk pasar mancanegara, garam produksi CV Natural Bali Kulkul telah diekspor hingga Amerika Serikat, Perancis, Thailand, dan Singapore. “Garam Bali yang diolah secara tradisional memiliki taste yang unik dan tidak pahit. Itu yang membuat banyak orang asing yang suka” paparnya.

Selain dari segi rasa, garam Klungkung Bali yang diproduksinya juga memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Mulai dari kalsium, magnesium dan potasium yang baik untuk kesehatan. Selain produk utama berupa garam, Ayu juga memproduksi olahan komoditas lain berupa olahan coklat, madu, dan makanan ringan.

Untuk mencukupi kebutuhan permintaan pasar yang terus meningkat, Ayu pun ikut menambah jumlah pekerjanya. Dia memberdayakan 12 orang karyawan yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga di sekitar tempat usahanya. Upaya ini menjadi salah satu bentuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-8 yakni menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Usai bergabung menjadi binaan Pertamina pada tahun 2020, usaha CV Natural Bali Kulkul juga makin berkembang pesat. Produksi garam yang awalnya sebesar 60 ton/ tahun kini meningkat menjadi 100 ton per tahunnya. Ini berdampak pada pendapatannya yang juga kian bertambah hingga berkisar di angka Rp100 juta setiap bulan.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto mengapresiasi bisnis yang dijalani oleh Ayu. Menurutnya, hal itu dapat mendongkrak pasar garam Indonesia agar mampu menembus pasar internasional. “Pertamina akan mendampingi secara intensif agar produk garam ini benar memiliki kualitas tinggi untuk mendorong UMKnya bisa naik kelas,” ujarnya.

Menurut Agus, melalui Program Kemitraan ini, Pertamina ingin dapat senantiasa menghadirkan energi yang menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Selain SDGs, Pertamina berupaya menjalankan Environmental, Social & Governance (ESG) dibidang sosial. Dengan cara ini, Pertamina yakin dapat senantiasa menghasilkan manfaat ekonomi di masyarakat sesuai dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.