Browsing Category

Industry

Industry Regulation

Yanuar Nugroho: Perbaikan Tata Kelola dan Ekosistem Riset, Fokus Pemerintah dalam Dorong Capaian R&D

February 20, 2019

Presiden Joko Widodo menemui CEO Bukalapak, Achmad Zaky untuk membicarakan beberapa hal termasuk Dana Riset dan Pengembangan RI. Sebelumnya Achmad Zaky menyampaikan pandangan atas besaran anggaran Dana Riset dan Pengembangan (R&D) yang masih jauh dari negara lain. Pada pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa anggaran riset telah mencapai Rp 26T.

Ditemui secara terpisah, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, menyampaikan bahwa angka tersebut memang masih terbilang kecil dibandingkan dengan negara lain.

“Saat ini rasio belanja R&D terhadap GDP masih berada dikisaran 0.2 persen, sementara untuk indikator yang sama negara seperti Korea Selatan telah mencapai angka 4.1 persen,” kata Yanuar.

Namun demikian Yanuar yang juga masih berstatus sebagai peneliti di Universitas Manchester Inggris menambahkan bahwa angka tersebut perlu dilihat lebih mendalam sehingga diketahui konteks permasalahan yang sebenarnya.

Doktor inovasi teknologi dan perubahan sosial dari Manchester Business School ini menambahkan bahwa 85 persen belanja kegiatan litbang di negara ini disumbang oleh Pemerintah, sementara sektor privat hanya berkontribusi kurang dari 15 persen. Kadaan yang terbalik terjadi di Korea Selatan, di mana sektor privat menjadi penyumbang terbesar dari belanja litbang negara.

Pemerintah sendiri menyadari permasalahan ini dan mencoba membenahi akar permasalahannya. “Beberapa kebijakan sedang diformulasikan, terutama untuk membenahi tata kelola dan ekosistem litbang serta untuk meningkatkan insentif bagi industry melakukan kegiatan litbang,” papar Yanuar.

Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) ini menambahkan, “Revisi UU Sistem Nasional IPTEK menjadi kebijakan kunci yang saat ini tengah dibicarakan dengan DPR, selain itu Presiden juga telah menandatangani peraturan presiden terkait dengan Rencana Induk Riset Nasional yang memperkuat koordinasi antara instansi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan litbang.”

Koordinasi antara instansi pemerintah menjadi kunci dalam penganggaran dana riset dan pengembangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya instansi pemerintah yang melakukan litbang memberi risiko duplikasi penganggaran program dan kegiatan.

Sebagai satu dari 11 anggota Komite Reviewer Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Yanuar juga menekankan, pada intinya Pemerintah secara strategis sedang melakukan perbaikan atas tata kelola dan ekosistem riset dan teknologi, dan juga meningkatkan pelibatan sektor swasta dalam kegiatan litbang.

“Hal ini menjadi penting sebelum pemerintah meningkatkan anggaran litbang itu sendiri,” pungkasnya.

****

Economy Industry

Industri Pengolahan Tahun 2018 Tumbuh Positif

February 8, 2019

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri pengolahan positif. Pertumbuhan tersebut didukung oleh industri pengolahan non migas.

Tercatat bahwa pada kuartal IV industri pengolahan naik sebesar 4,73 persen Year on Year (YoY). Angka tersebut terdiri dari, industri makanan dan minuman sebesar 2,74 persen, industri pengolahan tembakau sebesar 12,06 persen, industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 10,82 persen, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 12,10 persen, industri logam dasar 15,52 persen, dan industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,55 persen.

BPS mengungkapkan adanya beberapa fenomena yang terjadi di tahun 2018 terkait industri pengolahan non migas, yaitu industri makanan dan minuman tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, ini disebabkan oleh perlambatan produksi CPO. Industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh positif, karena didukung peningkatan produksi tekstil dan pakaian jadi di daerah-daerah kantong produksi industri.

Kemudian industri logam dasar yang dinilai tumbuh dengan baik, karena didorong oleh permintaan aktivitas konstruksi dan permintaan luar negeri yang meningkat. Lalu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh juga positif, karena meningkatnya permintaan luar negeri terutama produk alas kaki yaitu sepatu.

Corporate Update Industry

Kelapa Sawit Lebih Efesien?

February 6, 2019

Jakarta – Satuan Tugas Kelapa Sawit International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah merampungkan analisis obyektif tentang dampak kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati secara global, serta menawarkan solusi untuk pelestarian lingkungan. Hasil studi menyimpulkan bahwa komoditas minyak nabati lainnya membutuhkan lahan sembilan kali lebih besar dibandingkan kelapa sawit.

Dengan demikian, mengganti komoditas kelapa sawit dengan komoditas minyak nabati lainnya, akan secara signifikan meningkatkan total kebutuhan lahan untuk memproduksi minyak nabati non kelapa sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan global atas minyak nabati.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit, utamanya di Indonesia, fakta berbasis ilmiah seperti ini sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada publik, terkait pengembangan kelapa sawit di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (4/2).

Pada tahun 2050, diperkirakan kebutuhan minyak nabati dunia sebesar 310 juta ton. Saat ini minyak kelapa sawit berkontribusi sebesar 35% dari total kebutuhan minyak nabati dunia, dengan konsumsi terbesar di India, RRT dan Indonesia. Adapun proporsi penggunaannya adalah 75% untuk industri pangan dan 25% untuk industri kosmetik, produk pembersih dan biofuel.
Temuan lain dalam studi antara lain menunjukkan, keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis diisi sekitar 193 spesies yang langka, seperti orangutan, siamang, gajah serta harimau.

Pemerintah Indonesia pun sudah mengalokasikan habitat bagi flora dan fauna tersebut. Jenis habitatnya berupa taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan lindung lainnya dengan luasan hutan konservasi sebesar 22,1 juta ha dan hutan lindung seluas 29,7 juta ha.

“Fungsi dari berbagai jenis habitat hutan inilah yang mesti dioptimalkan”, pesan Darmin.

Selain memberikan kawasan perlindungan ke satwa, pemerintah juga telah mengalokasikan ruang lain diluar kawasan perlindungan sebagai areal habitat satwa seperti koridor satwa, Kawasan Ekonomi Esensial (KEE), serta High Conservation Value (HCV).

Di Indonesia, alokasi pemanfaatan lahan untuk menunjang kehidupan seluas 33% (66 juta hektar) dari total luas daratan Indonesia. Dari luasan tersebut, perkebunan kelapa sawit menjadi yang terluas dengan pemanfaatan sebesar 14 juta hektar, diikuti sawah yang menempati 7,1 juta hektar lahan, dan selebihnya pemukiman dan fasilitas publik lainnya.

Lebih lanjut, hasil studi juga menyatakan bahwa wilayah tropis di Afrika dan Amerika Selatan merupakan daerah potensial untuk penyebaran kelapa sawit. Wilayah tersebut merupakan habitat bagi setengah (54%) dari spesies mamalia terancam di dunia dan hampir dua pertiga (64%) dari spesies burung yang terancam. Jika kelapa sawit digantikan oleh tanaman penghasil minyak nabati lainnya, maka akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem hutan tropis dan savana di Amerika Selatan.

Kepala Satgas Kelapa Sawit IUCN Erik Mejiaard yang juga penulis utama studi tersebut menyatakan, “Jika melihat dampak kerusakan terhadap keanekaragaman hayati yang ditimbulkan oleh kelapa sawit dengan perspektif global, maka tidak ada solusi yang sederhana. Separuh dari populasi dunia menggunakan minyak kelapa sawit dalam bentuk makanan, dan jika ini kita larang atau boikot, minyak nabati lainnya yang membutuhkan lahan lebih luas akan menggantikan kelapa sawit. Kelapa sawit akan tetap dibutuhkan dan kita perlu segera mengambil langkah untuk memastikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, memastikan semua pihak pemerintah, produsen dan rantai pasok menghargai komitmen mereka terhadap keberlanjutan”.

Darmin berpesan agar hal ini dilanjutkan oleh studi-studi lanjutan guna mendapatkan data dan informasi yang objektif berbasis ilmiah terkait komoditas kelapa sawit. Studi ini hendaknya tetap menggunakan pendekatan target-target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara global.

Brands Finance Industry Startups

Bagaimana Nasib Fintech di Indonesia Ke Depan?

February 4, 2019

Perusahaan rintisan teknologi finansial (tekfin) atau biasa disebut financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending kini sedang berkembang pesat mewarnai industri keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat, hingga Desember 2018 total pemain fintech yang terdaftar dan berizin sudah mencapai 88 entitas.

Tercatat jumlah pinjaman yang telah disalurkan pun hingga Oktober 2018 telah mencapai Rp15,99 triliun yang berasal dari 5,6 juta lender dan telah disalurkan kepada 2,8 juta borrower.

Dalam setiap perjalanan bisnis, pasti selalu ada jalan terjal yang mengintai. Dapat diambil contoh salah satu kasus yaitu perusahaan tekfin UangTeman kini sedang menghentikan penyaluran kredit di luar Jakarta. Sebanyak 13 kantor cabang UangTeman untuk sementara ini menghentikan penyaluran pinjaman.

Diketahui bahwa 13 kantor cabang tersebut berada di Bali, Balikpapan, Bandung, Bogor, Jambi, Lampung, Makassar, Malang, Palembang, Semarang, Surabaya, Tengerang, dan Yogyakarta.

Penghentian penyaluran pinjaman tersebut tertuang pada Surat Keputusan Direksi PT Digital Alpha Indonesia Nomor DAI/CEO/XI/2018/1184. Penghentian penyaluran kredit ini bersifat sementara agar kegiatan usaha tetap berjalan baik, lancar, dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai target perusahaan. Selain itu juga disebabkan karena rasio kredit bermasalah di seluruh kantor cabang tidak menunjukkan pelaksanaan kegiatan usaha yang baik dan mencapai target perusahaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dari contoh kasus tersebut, perusahaan rintisan tekfin memiliki risiko yang besar dan diperlukan evaluasi bagi penyelenggara perusahaan. Hendrikus Passagi Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK mengatakan bahwa kasus yang sedang melanda UangTeman karena masih pada fase peningkatan kualitas mesin kecerdasan buatan. Hendrikus berharap industri fintech juga segera melakukan penyesuaian mengenai rasio kredit bermasalah agar industri semakin sehat.

Lalu, bagaimana cara penyelenggara fintech lain agar tidak tertimpa kasus yang sama seperti pada perusahaan UangTeman? Tentunya itu akan menjadi sorotan agar dapat dijadikan pelajaran bagi penyelenggara fintech lain. Kemudian juga bagaimana cara menghindari risiko lain yang belum diketahui agar perusahaan tekfin tetap sehat dan memiliki umur yang panjang.

Brands Industry

Menperin: Coca-Cola dan Apple Puji RI dan Komit Tambah Investasi

January 25, 2019

Jakarta – Sejumlah pelaku industri skala global memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah bertekad menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan izin usaha. Hal ini mereka kemukakan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika melakukan pertemuan dalam rangkaian acara 2019 World Economic Forum Annual Meeting di Davos, Swiss.

“Apresiasi itu mereka sampaikan karena selama ini sudah diberikan kesempatan dan kemudahan untuk lebih bisa mengembangkan usahanya,” kata Menperin sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (25/1).

Pemimpin perusahaan internasional yang bertemu dengan Menteri Airlangga, di antaranya adalah CEO The Coca-Cola Company James Quincey, VP of Environment, Policy and Social Initiatives Apple Lisa Jackson, serta CEO SF Motors John Zang. Ketiganya berkomitmen untuk terus menjalankan bisnisnya dan menargetkan bisa segera menambah investasi.

“Perbincangan dengan Coca-Cola, mereka juga ingin melakukan lebih banyak diversifikasi produk. Salah satu yang mereka lihat sangat potensial di Indonesia adalah minuman kopi. Tetapi mereka masih terbuka melihat produk-produk lain yang bisa dikembangkan di Indonesia” papar Menperin.

Selain itu, The Coca-Cola Company melalui PT Coca-Cola Amatil Indonesia akan terus mendukung program ekonomi berkelanjutan. “Mereka pun menguatkan komitmennya di sektor green industry, seperti mendorong penggunaan recycle plastik untuk kemasan botol,” imbuhnya.

Hingga saat ini, PT Coca-Cola Amatil Indonesia telah menyerap tenaga kerja lebih dari 11 ribu orang, dengan nilai investasi selama lima tahun (2012-2017) mencapai USD445 juta. Perusahaan ini juga berencana meningkatkan investasinya hingga USD300 juta sampai tahun 2020.

“Kami memberikan apresiasi kepada Coca-Cola Amatil Indonesia sebagai pelopor dalam sektor industri minuman ringan,” tutur Airlangga. Apalagi, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor unggulan dalam penerapan era digital.

Sementara itu, pihak Apple sedang menyiapkan acara wisuda perdana Apple Developer Academy di BSD City, Tangerang yang bakal digelar pada Maret 2019. Fasilitas yang beroperasi sejak Maret 2018 tersebut telah membina 200 peserta untuk mengikuti program pendidikan pengembangan aplikasi berbasis sistem operasi iOS selama satu tahun.

“Mereka juga sudah siap membangun kembali pusat inovasi serupa di Surabaya dan Batam,” ungkap Menperin. Selain didesain untuk mencetak talenta pengembang aplikasi berbasis sistem operasi iOS, Apple Developer Academy juga turut membangun ekosistem industri aplikasi iOS di Indonesia.

Sedangkan pertemuan dengan SF Motors selaku anak perusahaan Chongqing Sokon Industry Group yang juga induk Sokonindo Automobile, Airlangga menyampaikan, mereka melaporkan keinginannya untuk mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, berkomitmen agar pabriknya di Indonesia menjadi salah satu hub untuk rantai pasok produksi mereka.

“Dalam pengembangan kendaraan listrik, mereka akan bekerjasama dengan perusahaan di Silicon Valley, termasuk di dalamnya dengan Tesla dan mereka juga sedang mempertimbangkan untuk menambah investasi agar kendaraan listrik mereka bisa ikut diluncurkan di Indonesia,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Menperin, pemerintah mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia melalui Peraturan Presiden yang akan segera diterbitkan. “Tentunya beleid itu harus diikuti dengan fasilitas PPnBM dan bea masuk impor. Jadi, kalau tanpa fiskal, regulasi tersebut kurang efektif. Insentif ini sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan,” tandasnya.

Industry Opinion

Pertamina Perkuat Pelayanan Distribusi BBM Melalui Satgas NARU 2018

December 17, 2018

Jakarta, 17 Desember 2018 – Menyongsong perayaan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019, PT Pertamina (Persero) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) yang mulai aktif bekerja melayani masyarakat sejak 18 Desember 2018 hingga 8 Januari 2019.

Satgas Naru Pertamina akan bekerja dengan tiga tema utama yakni Pertamina Melayani, Pertamina Berbagi dan Pertamina Mengedukasi. Melalui Satgas ini, Pertamina melayani ketercukupan BBM untuk pemudik sepanjang rute Jalan Tol dan Non Tol dan kebutuhan LPG untuk sajian masyarakat jelang dan saat Natal dan Tahun Baru (Naru). Selain melayani kebutuhan energi, Pertamina juga menjalankan fungsi sosial dengan berbagi bingkisan untuk Panti Asuhan, sumbangan perbaikan tempat ibadah di SPBU dan lokasi lainnya, serta kegiatan berbagi kebaikan lainnya. Dalam rangka memudahkan perjalanan pemudik, Pertamina juga menyediakan layanan digital seperti Waze untuk mengetahui lokasi SPBU, melayani transaksi non tunai, SPBU Digital dan sekaligus mengedukasi penggunaan BBM yang berkualitas.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid menjelaskan Pertamina telah menyiapkan langkah operasional untuk memperkuat pelayanan dalam rangka menghadapi arus pergerakan kendaraan pada titik utama di Pulau Jawa dari Ibukota menuju daerah tujuan.

Untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat yang akan merayakan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, Pertamina menyiagakan sebanyak 3687 Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) untuk bisa beroperasi penuh 24 jam. Sementara untuk mengantisipasi kebutuhan pada masa puncak, Satgas Naru Pertamina juga menyediakan fasilitas tambahan yakni 16 Mobil Dispenser, 24 Motor Kemasan, 31 KiosK Pertamax, 54 Buffer Tank BBM, serta 3,7 KL BBM Kemasan.

“Antisipasi kenaikan konsumsi BBM pada masa puncak, Satgas Naru Pertamina menyediakan sarana tambahan jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pengalaman mengelola kebutuhan BBM saat Satgas Lebaran Idul Fitri, Pertamina menambah volume BBM Kemasan jenis Pertamax dan Dex sekitar 32% dari 2017. Overall Pertamina mempersiapkan 125 moda layanan di sepanjang jalur mudik,”ungkap Mas’ud.

Menurut Mas’ud Khamid, dengan pertumbuhan perekonomian 5,2% dan adanya cuti bersama serta libur akhir tahun yang bersamaan libur anak sekolah diprediksi kebutuhan BBM naik, karena terdapat peningkatan konsumsi pada saat momen akhir tahun 2018.

Secara keseluruhan penyaluran BBM jenis gasoline sebesar 99,7 ribu Kilo Liter (KL) atau naik 5,6% dari kondisi normal. Sementara BBM jenis gasoil naik sekitar 2,5% sebesar 41,2 ribu KL. Satgas Naru Pertamina juga memprediksi permintaan tertinggi BBM terjadi pada Sabtu, 22 Desember 2018 dan Sabtu, 5 Januari 2019.

“Kami selalu siap melayani kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan penyaluran BBM. Agar perjalanan menuju tujuan berjalan lancar, Pertamina menghimbau untuk menggunakan BBM yang sesuai spesifikasi kendaraan,”imbuhnya.

Mas’ud Khamid menambahkan, pada masa operasi Satgas Naru tahun ini, Pertamina memprediksi permintaan terhadap produk unggulan mengalami peningkatan signifikan. BBM Pertamax yang digunakan kendaraan pribadi diperkirakan melonjak hingga 6%, sementara BBM beroktan paling tinggi Pertamax Turbo hingga 3%. Demikian halnya dengan Pertamina Dex, Pertamina juga memproyeksi terdapat kenaikan hingga 5%. Proyeksi kenaikan permintaan tertinggi pada BBM jenis Dexlite yang mencapai 26%.

“Seluruh produk BBM unggulan Pertamina semakin diminati konsumen kendaraan pribadi, sehingga pada momentum hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, permintaan dari SPBU meningkat tajam. Untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi tersebut, Satgas Naru Pertamina menambah pasokan dan volume penyaluran lebih tinggi dari kondisi normal,” pungkas Mas’ud.

Agriculture Economy

Teknologi Digital Bisa Mendorong Pembangunan Industri Pertanian 4.0 Visioner & Terintegratif

December 13, 2018

Bogor — Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sunarso mengusung sembilan konsep pembangunan pertanian visioner dan integratif di era industri pertanian 4.0 dan mengimbau kalangan milenial para sarjana pertanian dapat mengambil peluang tersebut di era makin berkembangnya teknologi digital.

Kesembilan konsep pembangunan pertanian visioner dan terintegratif  yaitu kejelasan tata ruang nasional melalui pembaruan agraria, infrastruktur, pola pengusaha pertanian, kelembagaan pertanian, riset dan teknologi tepat guna. Lalu, supply chain management, aspek keuangan, monitoring neraca produksi dan stok nasional serta industri berbasis pertanian. Hal tersebut dijelaskan oleh Sunarso yang juga Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) dalam kuliah umum Goes To Campus dan HUT PISPI ke 8 di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (13/12), Bogor. 

“Di era pesatnya perkembangan teknologi digital dan industri pertanian 4.0, para sarjana pertanian khususnya lulusan IPB harus siap untuk menjadi wirausaha pertanian digital atau tanipreneur. Tidak lagi berpikir menjadi karyawan, karena peluang untuk mengembangkan tanipreneur yang berbasis pada teknologi semakin terbuka, ditengah makin berkurangnya lahan pertanian,” jelas Sunarso.

Saat ini banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan properti dan kawasan industri, tambah Sunarso, sehingga diperlukan pola pikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan pertanian yang visioner dan terintegratif. “Selain itu juga makin berkurangnya minat generasi muda menjadi petani. Oleh sebab itu menjadi petani modern atau petani digital menjadi jawaban untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Sayangnya generasi milenial saat ini masih malu untuk berprofesi sebagau petani. Padahal petani berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu perguruan tinggi seperti IPB memiliki peran untuk bersama-sama mengembangkan sembilan konsep yang diusung oleh PISPI, sekaligus mengoptimalkan kebijakan dan fasilitas yang disiapkan pemerintah.

Menurut Sunarso, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang pada pendapatan pendapatan domestik bruto (PDB) negara dan penyedia lapangan pekerjaan bagi untuk masyarakat Indonesia. Sehingga PISPI dan IPB dapat bersama-sama fokus menggarap dan menunjang sektor pertanian agar lebih maju di era digital dan industri 4.0 ini untuk kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.

Sementara itu, pemerintah belum lama ini meluncurkan program kartu tani. Program tersebut memberikan  peluang besar bagi perkembangan usaha pertanian di Indonesia. Kartu tani merupakan sebuah sarana untuk mengakses layanan perbankan terintegrasi yang berguna sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Keunggulannya adalah single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi. Sedangkan Kementerian Pertanian mendukung revolusi industri 4.0 ini dengan mengembangkan sebuah inovasi bisnis yaitu pertanian presisi, pertanian vertikal, dan pertanian pintar. Data besar, sensor dan drone, alat analisis, ‘internet pertanian’ serta otomatisasi alsintan adalah beberapa teknologi yang mendukung industri 4.0.

Sunarso mengimbau agar para mahasiswa dan sarjana pertanian memanfaatkan semua inovasi kebijakan dan fasilitas yang ada untuk menjadi petani modern, wirausaha pertanian yang memadukan informasi dan teknologi digital dalam implementasi di lapangan. “Petani Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sektor hulu saja seperti budidaya atau produksi pertanian, tapi juga harus bisa mengoptimalkan sektor hilir seperti bisnis pengolahan sehingga ada nilai tambah pada petani. 

Sunarso sebagai orang nomor 1 di Pegadaian dan juga Ketua Umum PISPI cukup concern terhadp pengembangan SDM dan pertanian. Contohnya, Program Pegadaian Sahabat Desa tujuannya untuk mempermudah masyarakat desa dan daerah pinggiran dalam mengakses produk-produk dan layanan Pegadaian. Selain itu Pegadaian juga menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pegadaian membuka layanan keliling yang berpindah dari desa satu ke desa lainnya. Dengan demikian masyarakat desa yang tinggal jauh dari outlet Pegadaian pun dapat dilayani, dari mulai menyediakan akses permodalan dan petani juga bisa menggadaikan alat pertaniannya seperti traktor tangan, pompa air dan lainnya. “Petani sekarang cukup ke Pegadaian, maka dengan mudah dapat mencari tambahan modal untuk mengembangkan produktivitas pertaniannya.” 

Jumlah outlet Pegadaian hingga saat ini tercatat lebih dari 4.300 outlets di seluruh Indonesia. Dengan jumlah nasabah yang telah mencapai 9 juta orang dan lebih dari 13.000 karyawan yang bekerja di Pegadaian.

***

Business Industry

Lima Rekomendasi Untuk Ciptakan Humas Berstandar 4.0

December 11, 2018

Jakarta – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menetapkan lima rekomendasi yang akan dijadikan sebagai acuan untuk praktisi humas di berbagai sektor di Indonesia, mulai dari pemerintahan, swasta, dan organisasi kelembagaan. Agung Laksamana, Ketua Umum BPP Perhumas mengatakan lima rekomendasi tersebut merupakan sebuah jalan menuju Humas yang berstandar 4.0.

“Lima rekomendasi ini kalo dianalogikan seperti chip-nya ya. Software-nya itu NKRI. Jadi Humas 4.0 harus punya karakter yang berintegritas terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti oleh pendukung lainnya seperti bagaimana berkolaborasi dengan organ di luar dari lingkungan lembaganya karena humas harus sudah mulai memikirkan hal-hal yang strategis,” ujar Agung di acara Konvensi Nasional Humas, Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Agung menjelaskan bahwa lima rekomendasi tersebut terdiri dari:

  1. Karakter
    Humas 4.0 harus memiliki karakter yang adaptif, kreatif, responsive dan punya agenda setting. Selain itu, humas juga harus mengedepankan sikap membela kepentingan NKRI. Ini penting untuk melihat sejauh mana integritas para praktisi humas di Indonesia.
  2. Kolaborasi
    Humas 4.0 harus memiliki spirit kolaborasi yaitu komunikasi strategis yang dibangun antar lembaga, tidak boleh lagi ego sektoral.
  3. Kebijakan
    Khusus untuk humas pemerintah, perlu ada reposisi peran humas secara tepat sehingga humas bisa bekerja lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mengikuti perkembangan jaman.
  4. Kompetensi
    Untuk mendukung Roadmap Making Indonesia 4.0, Perhumas akan meluncurkan akreditasi humas 4.0 dimana nantinya semua humas harus memiliki standart kemampuan soft skill berbasis digital. Pemerintah diharapkan mewajibkan para praktisi humasnya untuk mengambil sertifikasi tersebut agar humas memiliki kompetensi yang memiliki daya saing yang kuat.
  5. Kode Etik Kehumasan
    Kode etik Perhumas harus segera direvisi menjadi kode etik humas 4.0 sehingga humas memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pekerjaan yang dijalankannya.

Sementara itu, Ketua Panitia Konvensi Humas 4.0, Benny Butarbutar menyatakan Humas Indonesia harus terus melakukan sebuah transformasi baru, agar dapat selalu menghasilkan kualitas kinerja yang terbaik. Karena jika Humas Indonesia tidak segera bertransformasi maka momentum untuk memanfaatkan 40 persen kinerja humas yang tergantikan oleh artificial intelligent akan terbuang sia-sia.

Generasi 4.0 ini, menurut Benny, merupakan tantangan yang harus kita hadapi khususnya untuk praktisi humas. Karena ke depan humas bukan lagi orang yang ada di belakang, tetapi justru humas harus berada di depan menentukan strategi apa saja yang harus diterapkan agar kepentingan lembaganya tercapai. “Membangun citra dan reputasi di jaman yang sudah serba teknologi bukan perkara mudah. Itu mengapa rekomendasi ini bisa menjadi panduan bagi kita semua untuk menjawab tantangan humas di masa depan,” tutup Benny.

***

Business Industry

Dukung Pembangunan 6 Ruas Dalam Kota Jakarta, Bank Mandiri Motori Kredit Sindikasi Terbesar di Jalan Tol

November 27, 2018

Jakarta – Untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota Indonesia, Jakarta PT Bank Mandiri (persero) Tbk terus memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan, Bank Mandiri memimpin kredit sindikasi Rp13,7 triliun untuk pembangunan 6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Tahap I Ruas Semanan – Sunter dan Sunter – Pulogebang dengan total panjang tol ± 30 KM.

Kredit investasi yang diberikan kepada PT Jakarta Tollroad Development (JTD) Jaya Pratama,milik Pembangunan Jaya Group tersebut tercatat menjadi pembiayaan sindikasi terbesar yang pernah diberikan untuk pembangunan jalan tol. Jumlah perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat juga menjadi yang terbanyak, yakni 29 bank yang terdiri 24 bank konvensional dan 5 bank syariah.

Selain sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) Coordinator, Bank Mandiri bersama perusahaan anak Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi group kontributor terbesar dengan total pembiayaan Rp3 triliun. Adapun limit yang Bank Mandiri adalah Rp 2 triliun dan BSM Rp1 triliun.

“Tidak hanya program-program Pemerintah yang mayoritas dilaksanakan oleh BUMN, kami juga mendukung keterlibatan swasta untuk turut berperan dalam percepatan pengadaan infrastruktur nasional. Harapannya, swasta nasional juga semakin terdorong untuk meningkatkan kontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Senior EVP Large Corporate Bank Mandiri Dikdik Yustandi saat menandatangani perjanjian kredit sindikasi bersama Direktur Utama PT JTD Jaya Pratama Frans S Sunito serta direksi perbankan lain di Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut Dikdik, keikutsertaan Bank Mandiri dalam sindikasi ini mengindikasikan konsistensi perseroan dalam mendukung program-program strategis Pemerintah, khususnya dalam percepatan penyediaan infrastruktur utama. Selain itu, sindikasi ini menunjukkan peran Bank Mandiri sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendukung keikutsertaan kontraktor dan investor swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

“Bank Mandiri memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan tol, dan pembangunan bandara maupun pelabuhan laut. Untuk itu, kami memiliki produk-produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan, termasuk pada tahap pembebasan lahan, pembangunan konstruksi maupun tahap pengoperasian,” jelas Dikdik.

Portofolio Bank Mandiri di jalan tol sendiri pada akhir triwulan III tahun ini berada di Rp12,3 triliun, naik 31% secara yoy. Dari total komitmen kredit jalan tol tersebut, Dikdik mengungkapkan, sebesar Rp 10,1 triliun atau 82% disalurkan melalui skema sindikasi.

Besarnya portofolio Bank Mandiri dalam Kredit Sindikasi merupakan salah satu bentuk komitmen Bank Mandiri untuk turut serta bersinergi bersama Bank dan lembaga Keuangan lainnya untuk bekerja sama terutama dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang besar.

“Selain dapat meningkatkan nilai riil pinjaman yang diterima kontraktor, skema indikasi juga menjadi solusi terbaik baik kreditur seperti Bank Mandiri dalam mengelola risiko,” kata Dikdik.

Economy Industry

CORE: Pemerintah Perlu Dorong Produksi dan Produktivitas

November 26, 2018

Jakarta – Untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dalam jangka menengah, Founder & Ekonom Senior CORE Indonesia, Hendri Saparini mengatakan pemerintah perlu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas nasional. Salah satunya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dalam negeri.

“Kalau ini bukan hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia,” kata Hendri Saparini, di Jakarta, 21 November 2018.

Ia menjelaskan diantaranya dengan melakukan revitalisasi industri dengan memperkuat keterkaitan industri ke depan dan ke belakang. Kemudian mendorong sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dari isi ketersediaan bahan baku dalam negeri. Strategi tersebut menurutnya perlu dijalankan dengan mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, termasuk perkembangan teknologi yang cepat.

Sementara beberapa kebijakan strategi yang harus diperkuat pemerintah, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan perlibatan masyarakat (bawah) pada kegiatan ekonomi, sinergi tiga pilar kebijakan (fiskal, moneter, dan sektor rill), peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, pengembangan SDA, pengembangan sektor strategi dan ekonomi berbasis teknologi informasi.

Pada kesempatan yang sama Direktur CORE Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan tentang ekonomi global. Ia memprediksi bahwa di tahun 2019 ekonomi global mengalami perlambatan.

Terlihat dari data yang dimilikinya bahwa Negara Amerika Serikat (AS) pertumbuhan ekonomi nya di tahun 2018 mencapai 2,9 % tapi di 2019 diprediksi menurun menjadi 2,5%, hal ini disebabkan karna faktor perang dagang, normalisasi kebijakan the feed, dan penguatan dolar AS. Lalu Faisal juga memprediksi Negara Cina juga mengalami perlambatan dalam ekonominya, yang tadinya di tahun 2018 6,5 % di tahun 2019 menjadi 6,2%, hal ini terjadi karena faktor pelemahan investasi, perang dagang, pelemahan ekspor, dan penurunan impor.

Kemudian Uni Eropa pun juga mengalami hal tersebut, yang 2018 mencapai 2,2% di tahun 2019 diprediksi mencapai 2,0%. Hal ini dikarenakan faktor penurunan dosis pelonggaran kebijakan moneter ECB, stagnasi konsumsi akibat pengangguran, dan penurunan ekspor. Sedangkan untuk ASEAN diprediksi akan mengalami hal yang sama, di tahun 2018 sebesar 5,3 % dan di tahun 2019 di prediksi hanya melemah mencapai 5,2 % saja. Hal tersebut terjadi karena faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi negara tujuan ekspor utama, penurunan harga komoditas, dan gejolak sektor keuangan.

“Tapi kami tetap memprediksi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1%-5,2%,” ujarnya.