Browsing Category

Economy

Economy Weekly Brief

Efektivitas Investasi Publik di Indonesia Berada di Angka 37

April 15, 2019

WASHINGTON DC – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri Pertemuan Bilateral Indonesia-International Monetary Fund (IMF) yang membahas Public Investment Management Assessment (PIMA) di Kantor Pusat IMF, Washington DC, Amerika Serikat. Saat ini, Indonesia tengah menantikan laporan final dari IMF terkait PIMA.

Temuan awal PIMA menunjukkan bahwa gap efektivitas investasi publik di Indonesia berada di angka 37 persen yang mengindikasikan performa yang kurang bagus jika dibandingkan dengan ekonomi emerging markets. Alat diagnostik PIMA telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen investasi publik, dalam hal desain institusional dan efektivitas. Tercatat, 7 dari 15 area disebut sebagai area dengan performa yang kurang, yakni dua area perencanaan, dua wilayah dalam alokasi bujet, dan tiga area di implementasi program.

Berdasarkan temuan PIMA, IMF menyarankan enam rekomendasi Rencana Aksi 2019-2021, yakni: 1) meningkatkan fokus capital projects dan studi kelayakannya; 2) mengidentifikasi capital projects di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN); 3) memperkuat kerangka anggaran tahunan dengan periode tertentu untuk capital spending; 4) memperbaiki kualitas seleksi dan persiapan proyek; 5) memodernisasi Capital Portfolio Oversight and Monitoring; dan 6) memperkuat manajemen capital projects. Berbekal poin-poin di atas, pemerintah indonesia telah menyiapkan rencana aksi yang fokus pada tiga area. Pertama, meningkatkan kualitas rencana sektoral dan nasional sekaligus secara konsisten mengimplementasikan capital projects dan studi kelayakannya untuk RPJMN 2020-2024 sebagai panduan rencana strategis di kementerian/lembaga. Kedua, mengembangkan project appraisal dan mekanisme pemilihan proyek mengingat 2019 adalah waktu yang tepat untuk proyek pilot infrastruktur. Ketiga, memperbaiki Portfolio Management and Oversight.

“Berdasarkan laporan dan rencana aksi, Indonesia berharap IMF dapat memberikan dukungan teknis untuk sejumlah isu penting, di antaranya mengulas prioritas proyek dalam RPJMN, mengkaji implementasi proyek terpilih hingga saat ini, termasuk metode appraisal, telaah risiko, dan banyak pilot projects lainnya. Mengkaji semua proyek infrastruktur yang nilainya lebih dari 100 miliar rupiah atau setara dengan USD 7 juta pada 2019 dan memperluas proyek di atas Rp 10 miliar pada 2020. IMF juga diharapkan mampu untuk memberi contoh mengenai peringkat investasi besar yang didasarkan pada pentingnya dan kesiapan proyek,” tegas Menteri Bambang.

Economy Weekly Brief

Faisal Basri: Indonesia Tidak Dikuasi Asing

April 11, 2019

Jakarta, 11 April 2019 – Ekonom Senior, Faisal Basri menjelaskan Bangsa Indonesia sepenuhnya tidak dikuasai oleh bangsa asing. Malahan bangsa asing relatif sedikit berada di Tanah Air.

“Data justru menunjukkan Indonesia jauh dari dikuasai asing. Perekonomian Indonesia tidak saja tidak dikuasai asing, melainkan justru sebaliknya, peranan asing relatif kecil dalam pembentukan kue nasional (produk domestik bruto),” kata Faisal di acara Panggung Kabaret Tek Jing Tek Jing, Jakarta, Kamis (11/4).

Ia mengungkapkan bahwa sepanjang sejarah kemerdekaan, perekonomian Indonesia tidak pernah didominasi oleh asing. Arus investasi langsung asing (foreign direct investment)yang masuk ke Indonesia rerata setahun hanya sekitar 5 % dari keseluruhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto.

“Angka tersebut sangat kecil apabila kita sandingkan dengan negara-negara tetangga dekat seperti Malaysia dan Filipina, yang peranan modal asingnya berkali lipat jauh lebih besar dari kita. Dengan negara komunis sekalipun seperti Vietnam dan negara sosialis seperti Bolivia, kita selalu lebih kecil. Peranan investasi asing di Indonesia berada di bawah rerata Asia, apalagi dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tidak pernah mengandalkan modal langsung asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi.”

Sedangkan, akumulasi kehadiran investasi langsung asing hingga sekarang tidak sampai seperempat dari PDB. Diakuinya belakangan ini meningkat jika dibandingkan dengan rerata selama kurun waktu 2000-2004 yang baru 7,1 %, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam 50,5 %, Bolivia 33,7 %, Asia 25,7 %, dan Asia Tenggara 66,1 %.

Economy

Nilai Tukar Rupiah 2019, Aman!

March 1, 2019

Jakarta – Nilai tukar rupiah digadang-gadang menguat, sehingga menopang berlanjutnya stabilitas perekonomian Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Dijelaskan bahwa dirinya optimis nilai tukar rupiah menguat. Karena rupiah pada Januari 2019 menguat hingga 2,92% dan terus berlanjut pada Februarin2019.

Penguatan rupiah ditopang aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, seiring terjaganya fundamental ekonomi domestik dan tetap tingginya daya tarik aset keuangan domestik. Hal ini juga disertai oleh berkurangnya ketidak pastian pasar keuangan global.

“Nilai tukar pada tahun ini akan bergerak stabil, tapi rupiah masih undervalue,” kata Perry di Jakarta, Kamis (28/2).

Disebutkan bahwa ada aliran modal asing masuk. Pada triwulan IV sudah US$15 miliar, tahun 2019 hampir Rp45 triliun aliran modal asing dalam SBN saham itu hapir 3 kali dari 2018.

Economy

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terus Menunjukkan Perkembangan

March 1, 2019

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selalu menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian negara di akhir tahun 2018, yang dinilai sangat positif.

Menurut data yang didapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 tercatat 5,18%. Pencapaian ini bisa dikatakan cukup bagus karena terjadi pada saat perekonomian global mengalami sedikit perlambatan dan kenaikan suku bunga acuan oleh BI.

Dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ini didukung dari beberapa faktor, terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,74% dan investasi sebesar 2,17%. Meskipun demikian, Tanah Air juga mengalami tekanan dari sektor eksternal.

Namun, dijelaskan bahwa di tahun 2018 seharusnya Indonesia dapat mencatat pertumbuhan ekonomi negara di atas 5,2%. Tapi hal ini tidak dapat di peroleh karena pertumbuhan net ekpor -0,99% tahun 2018. Hal ini dinilai sangat buruk dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,31%.

Sementara itu, untuk aktivitas pertumbuhan dunia juga mengalami perlambatan. Prediksi yang dilakukan bulan Juli 2018 menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan volume perdagangan dunia, dari 5,1% (2017), ke 4,8% (2018), ke 4,5% (2019).

Corporate Update Economy

Layanan Digital Pelabuhan Tanjung Perak, Operasional Pelabuhan Lebih Efisien

February 22, 2019

Surabaya – BUMN operator pelabuhan, Pelindo III, menyebut penerapan layanan digital di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mampu mempersingkat waktu layanan rata-rata hingga 15 persen. Efisiensi tersebut didapat setelah pelaksanaan operasional di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi terpusat melalui Port Operations Command Center (POCC) sejak 6 Desember 2018 lalu.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menyebut beberapa layanan yang menjadi lebih cepat di antaranya waktu verifikasi permohonan pelayanan dari semula 1,17 jam menjadi 0,3 jam. Selain itu, lanjutnya waktu tunggu pelayanan dari yang semula 13,57 menit menjadi 11,34 menit dan waktu pergantian kapal di dermaga dari 4,42 jam menjadi 3,93 jam.

“Efisiensi waktu layanan ini kami dapat dari hasil evaluasi 100 hari penerapan POCC di Pelabuhan Tanjung Perak. POCC ini mengintegrasikan layanan mulai dari pelayanan kapal, barang, penerbitan nota tagihan, dan jasa pendukung lainnya. POCC ini juga terhubung dengan Inaportnet,” kata Putut, Kamis (21/2).

Putut menyebut saat ini Pelindo III tengah mempersiapkan pengaplikasian POCC di pelabuhan lain di wilayah kerja perseroan. Nantinya, POCC akan menjadi bagian dari Integrated Billing System (IBS) yang akan diterapkan di wilayah kerja Pelindo I-IV.

“Semangat ke depan ialah seluruh pelabuhan di Indonesia terhubung dalam satu layanan, pengguna jasa cukup mengakses satu portal untuk berbagai jenis pelayanan dari Sabang hingga ke Merauke. Sistem ini akan diuji coba pertengahan tahun ini,” tambahnya.

Pelayanan digital yang diterapkan Pelindo III sudah dirasakan oleh pengguna jasa di lapangan. Misto (54), petugas perencanaan penambatan kapal PT Pelni, menyebut dahulu untuk berkoordinasi terkait kebutuhan layanan kapal pandu dan tunda, tambatan di dermaga, serta peralatan bongkar muat yang dibutuhkan, ia harus datang ke pelabuhan untuk rapat bersama dengan para penyedia jasa.

“Dulu malam hari pun harus datang langsung. Kini bisa dengan meeting online, jika ada masalah tinggal telepon POCC. Saya yang tinggal di Tretes (Kabupaten Pasuruan, sekitar 70 km dari Tanjung Perak) menjadi sangat termudahkan,” ungkapnya yang sudah bertugas di operasional tambatan selama 11 tahun.

Petugas lainnya, Yusuf Iskandar (38) dari PT Suntraco mengatakan sebelum ada layanan digital pengguna jasa bisa terkena denda karena terlambat mengurus perubahan permohonan layanan. Misalnya karena jadwal kapal sandar berubah. Terlebih jika terjadi di malam hari, pengurusan dokumen perubahan relatif lama karena butuh waktu untuk menginformasikan ke petugas yang berwenang.

“Di tengah berbagai inovasi IT di pelabuhan, layanan helpdesk di POCC menjadi sentuhan manusia yang bisa mengambil keputusan saat terjadi unusual condition. Misalnya jika ada kendala cranekapal rusak sehingga membutuhkan cranedarat dan kapal perlu bertukar dari sandar kiri ke sandar kanan. Ada manager yang bisa mengambil keputusan segera, bila perlu pun ia bisa ke lapangan, karena POCC berada di sini (pelabuhan),” ujarnya.

Economy

Erick Thohir Bicara Kebangkitan Ekonomi Umat hingga Optimisme Emas 2045

February 15, 2019

Jakarta – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, bersama Ketua Pembina YPI Al Azhar, Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Ust. Yusuf Mansur menjadi pembicara di acara Rabu Hijrah Kebangkitan Ekonomi Umat di Hallf Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta. Ketiganya mengajak muslim milenial untuk ikut membangun ekonomi umat. 

Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir hadir berbicara sebagai pengusaha (Founder Mahaka Group) dan bukan sebagai TKN.

“Saya rasa program Rabu Hijrah memang dipersiapkan untuk memberi inspirasi bagi generasi muda, untuk bagaimana ekonomi Indonesia ke depan akan membesar ini jangan di sia-siakan”, ujar Erick, Rabu (13/2).

Dia berharap dengan adanya acara Rabu Hijrah mampu mendorong masyarakat Indonesia khususnya generasi muda atau kaum milenial mampu menjadi seorang pengusaha.

“Kami berharap generasi muda bisa berhijrah sebagai produsen”, ujarnya.

Erick pun juga menyampaikan tentang kondisi ekonomi Indonesia 25-26 tahun ke depan, bahwa Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya dan generasi muda Indonesia harus membangun optimisme tentang masa depan bangsa. Dia yakin generasi saat ini ingin Indonesia tetap ada hingga 2045.

“Datanya bicara 2045 kita secara ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Kita bersaing sama China, Amerika, dan India, jadi titik terangnya ada. Yang orang asing optimis sama Indonesia, kenapa kita yang pesimis? Siapa yang tidak mau lihat Indonesia merdeka tahun 2045? Jadi saya sendiri bangga menjadi orang Indonesia”, katanya.

Terakhir, dia menilai bagaimana sebagai generasi muda untuk berbuat banyak menjadi entrepreneur, dan pengusaha Indonesia terus menjadi yang terbuka karena pasarnya luar biasa.

“Kalau politik lima tahun sekali, tapi kalau membuka lapangan kerja, membuka usaha, kan Insyaallah bagus juga untuk Indonesia”.

Economy Industry

Industri Pengolahan Tahun 2018 Tumbuh Positif

February 8, 2019

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri pengolahan positif. Pertumbuhan tersebut didukung oleh industri pengolahan non migas.

Tercatat bahwa pada kuartal IV industri pengolahan naik sebesar 4,73 persen Year on Year (YoY). Angka tersebut terdiri dari, industri makanan dan minuman sebesar 2,74 persen, industri pengolahan tembakau sebesar 12,06 persen, industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 10,82 persen, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 12,10 persen, industri logam dasar 15,52 persen, dan industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,55 persen.

BPS mengungkapkan adanya beberapa fenomena yang terjadi di tahun 2018 terkait industri pengolahan non migas, yaitu industri makanan dan minuman tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, ini disebabkan oleh perlambatan produksi CPO. Industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh positif, karena didukung peningkatan produksi tekstil dan pakaian jadi di daerah-daerah kantong produksi industri.

Kemudian industri logam dasar yang dinilai tumbuh dengan baik, karena didorong oleh permintaan aktivitas konstruksi dan permintaan luar negeri yang meningkat. Lalu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh juga positif, karena meningkatnya permintaan luar negeri terutama produk alas kaki yaitu sepatu.

Economy

Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia

January 28, 2019

Jakarta, Senin, 28 Januari 2019 – Istilah pendalaman keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan. Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda antar waktu dan antar negara, perlunya sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian tidak tersanggahkan.

Pendalaman keuangan tidak hanya cukup dengan meningkatkan ukurannya, melainkan juga perlu mengutamakan kualitas yang memungkinkan sektor keuangan menjalankan fungsinya, baik sebagai motor maupun penopang pertumbuhan ekonomi, tanpa memunculkan dampak negatif yang tidak terantisipasi dan teratasi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5,0 persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi, dan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukannya upaya pendalaman keuangan, baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana kondisi sektor jasa keuangannya masih terbilang dangkal dan hal ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian. Selain itu, dari segi inklusivitas, Indonesia masih terbilang cukup rendah dimana masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal,” jelas Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Leonard VH Tampubolon dalam sambutannya pada Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Pendalaman keuangan menjadi sangat penting, mengingat peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan maupun sistem pembayaran yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifihani menjelaskan bahwa pendalaman keuangan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, serta guna memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. “Pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkesinambungan, dan inklusif”, ungkap Cholifihani. Beliau juga menambahkan bahwa isu pendalaman keuangan menjadi topik penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan di Indonesia yang masih dangkal. Hal ini dapat dilihat sektor privat per PDB di Indonesia yang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara dari beberapa indikator seperti rasio M2 per PDB, aset dana pensiun per PDB, aset perusahaan asuransi per PDB, maupun kredit domestik tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Berdasarkan hasil Kajian Pendalaman Keuangan yang dilakukan oleh Bappenas dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung, terdapat dua temuan pokok kajian yang juga disampaikan dalam seminar tersebut. Pertama, situasi di setiap provinsi di Indonesia sangatlah berbeda-beda. Situasi yang dimaksud adalah terkait kondisi sektor jasa keuangan di setiap provinsi, serta kemampuan sektor riil untuk tumbuh di setiap provinsi pun berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap provinsi memerlukan kebijakan yang berbeda-beda pula. Secara agregat (dengan menggunakan data time-series nasional), keterkaitan antara sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi adalah bersifat demand-following, Demand following adalah situasi dimana pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan (demand) terhadap sektor jasa keuangan untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan. Artinya, pertumbuhan sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (sektor riil).

Namun demikian, jika ditelisik lebih lanjut tiap provinsi, 33 provinsi yang menjadi objek penelitian terpilah menjadi empat situasi: demand-following, supply-leading, dua arah, dan tidak ada hubungan. Pola demand-following yang ditemukan untuk agregat nasional, ditemukan juga di 12 dari 33 provinsi yang menjadi objek penelitian. Sedangkan pola supply leading ditemukan di 9 dari 33 provinsi yang menjadi objek penelitian. Sisanya, di 8 provinsi ditemukan hubungan dua arah, dan di 4 provinsi tidak ditemukan hubungan di antara indikator sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan PDRB.

Kedua, temuan pokok yang lainnya adalah pendalaman keuangan di Indonesia masih sangat diperlukan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan, baik untuk institusi keuangan (bank dan non-bank), maupun pasar keuangan. Pendalaman keuangan masih dan sangat diperlukan untuk menumbuhkan perekonomian baik dari aspek kedalaman, akses, maupun efisiensi. Dalam meningkatkan aspek kedalaman institusi keuangan, khususnya perbankan, perlu dibangun kapasitas yang lebih tinggi dalam menghimpun dana masyarakat. Sementara itu, sebagai upaya meredam gejolak pertumbuhan sektor riil dan membangun komplementaritas antar penyedia jasa keuangan, dibutuhkan pembangunan institusi keuangan non- bank, khususnya industri asuransi dan Dana Pensiun.

Selanjutnya, pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan cara memperluas instrumen dan intensitas penerbitan aset keuangan, meningkatkan kualitas platform digital untuk perdagangan, dan meningkatkan emiten serta basis investor. Dari sisi inklusivitas, perlu dilakukan pemanfaatan teknolog digital dan branchless banking untuk memperluas keterjangkauan dan meningkatkan literasi keuangan.

Akan tetapi, mengingat situasi provinsi yang sangat berbeda, diperlukan kebijakan pendalaman keuangan yang berbeda untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi provinsi yang membangun ketahanan ekonomi nasional. Dampak positif pendalaman keuangan bagi pertumbuhan ekonomi akan muncul bila pembangunan sektor keuangan dilakukan dengan arah dan kecepatan yang tepat sehingga pembangunan keuangan tidak berakhir dengan peningkatan kesenjangan dan/atau fluktuasi yang tidak terkendali.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, melalui kajian ini, dihasilkan beberapa arah kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan ke depan. Arah kebijakan yang disampaikan dalam kajian tersebut pada intinya bertujuan untuk pendalaman sektor jasa keuangan di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Economy

EX Menteri Keuangan Komentar Kondisi Ekonomi Indonesia 2018

January 23, 2019

Jakarta – Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tahun 2018 sangat berbeda dengan kondisi di tahun 2013. Menurutnya hal tersebut disebabkan oleh dua faktor.

“2018 itu berat sekali, karena tekanannya itu dua,” kata Basri, Jakarta, Selasa (22/1).

Ia menjelaskan dua faktor yang melanda ekonomi Indonesia di tahun 2018, yaitu Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga dan adanya perang dagang antara AS dan China. Sedangkan di tahun 2013, hanya di sebabkan oleh rencana naiknya suku bunga oleh AS.

” Pada tahun 2013 itu penyebabnya hanya satu karena AS mau kembali naikkan bunga. Kalau taruh uang di bank, dicari bank mana yang bunganya tinggi. Ini sama kalau AS naikkan bunga, orang pindah ke sana. Tapi 2018 itu kombinasi juga dengan perang dagang,” ujarnya.

Akan tetapi ia juga menambahkan kalau di tahun 2013, tantangan yang berat saat dihadapi oleh ekonomi Indonesia yaitu harga minyak yang mencapai USD 100. “2018 itu berat sekali, Ibu Sri Mulyani terlalu humble mengatakan situasi yang dihadapi. Padahal prestasinya cukup baik.”

“Seandainya fiskal agak terlambat dilakukan penyesuaian, itu rupiah kita bisa lebih dari Rp15.200. Jadi yang dilakukan pemerintah sampai defisitnya hanya 1,76 (%) itu luar biasa sekali. Pada waktu itu saya terpaksa naikkan harga BBM untuk jaga budget. Kemudian growth kita turun dari 6,1% ke 5,1%.”

Economy Infografis

Optimisme Menyambut 2019

December 31, 2018

Tahun 2019 disambut dengan berbagai optimistis. Kondisi perekonomian global pada 2019 yang masih diliputi ketidakpastian dinilai sebagai situasi yang menantang. Berbagai celah dan peluang akan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan bisnis perusahaan. Bahkan, pimpinan perusahaan meyakini pertumbuhan bisnis tahun 2019 bisa lebih baik daripada tahun ini. Revolusi industri keempat disambut dengan inovasi dengan perlunya kolaborasi.