Browsing Category

Economy

Corporate Update Economy

Layanan Digital Pelabuhan Tanjung Perak, Operasional Pelabuhan Lebih Efisien

February 22, 2019

Surabaya – BUMN operator pelabuhan, Pelindo III, menyebut penerapan layanan digital di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mampu mempersingkat waktu layanan rata-rata hingga 15 persen. Efisiensi tersebut didapat setelah pelaksanaan operasional di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi terpusat melalui Port Operations Command Center (POCC) sejak 6 Desember 2018 lalu.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto menyebut beberapa layanan yang menjadi lebih cepat di antaranya waktu verifikasi permohonan pelayanan dari semula 1,17 jam menjadi 0,3 jam. Selain itu, lanjutnya waktu tunggu pelayanan dari yang semula 13,57 menit menjadi 11,34 menit dan waktu pergantian kapal di dermaga dari 4,42 jam menjadi 3,93 jam.

“Efisiensi waktu layanan ini kami dapat dari hasil evaluasi 100 hari penerapan POCC di Pelabuhan Tanjung Perak. POCC ini mengintegrasikan layanan mulai dari pelayanan kapal, barang, penerbitan nota tagihan, dan jasa pendukung lainnya. POCC ini juga terhubung dengan Inaportnet,” kata Putut, Kamis (21/2).

Putut menyebut saat ini Pelindo III tengah mempersiapkan pengaplikasian POCC di pelabuhan lain di wilayah kerja perseroan. Nantinya, POCC akan menjadi bagian dari Integrated Billing System (IBS) yang akan diterapkan di wilayah kerja Pelindo I-IV.

“Semangat ke depan ialah seluruh pelabuhan di Indonesia terhubung dalam satu layanan, pengguna jasa cukup mengakses satu portal untuk berbagai jenis pelayanan dari Sabang hingga ke Merauke. Sistem ini akan diuji coba pertengahan tahun ini,” tambahnya.

Pelayanan digital yang diterapkan Pelindo III sudah dirasakan oleh pengguna jasa di lapangan. Misto (54), petugas perencanaan penambatan kapal PT Pelni, menyebut dahulu untuk berkoordinasi terkait kebutuhan layanan kapal pandu dan tunda, tambatan di dermaga, serta peralatan bongkar muat yang dibutuhkan, ia harus datang ke pelabuhan untuk rapat bersama dengan para penyedia jasa.

“Dulu malam hari pun harus datang langsung. Kini bisa dengan meeting online, jika ada masalah tinggal telepon POCC. Saya yang tinggal di Tretes (Kabupaten Pasuruan, sekitar 70 km dari Tanjung Perak) menjadi sangat termudahkan,” ungkapnya yang sudah bertugas di operasional tambatan selama 11 tahun.

Petugas lainnya, Yusuf Iskandar (38) dari PT Suntraco mengatakan sebelum ada layanan digital pengguna jasa bisa terkena denda karena terlambat mengurus perubahan permohonan layanan. Misalnya karena jadwal kapal sandar berubah. Terlebih jika terjadi di malam hari, pengurusan dokumen perubahan relatif lama karena butuh waktu untuk menginformasikan ke petugas yang berwenang.

“Di tengah berbagai inovasi IT di pelabuhan, layanan helpdesk di POCC menjadi sentuhan manusia yang bisa mengambil keputusan saat terjadi unusual condition. Misalnya jika ada kendala cranekapal rusak sehingga membutuhkan cranedarat dan kapal perlu bertukar dari sandar kiri ke sandar kanan. Ada manager yang bisa mengambil keputusan segera, bila perlu pun ia bisa ke lapangan, karena POCC berada di sini (pelabuhan),” ujarnya.

Economy

Erick Thohir Bicara Kebangkitan Ekonomi Umat hingga Optimisme Emas 2045

February 15, 2019

Jakarta – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, bersama Ketua Pembina YPI Al Azhar, Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Ust. Yusuf Mansur menjadi pembicara di acara Rabu Hijrah Kebangkitan Ekonomi Umat di Hallf Patiunus, Kebayoran Baru, Jakarta. Ketiganya mengajak muslim milenial untuk ikut membangun ekonomi umat. 

Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir hadir berbicara sebagai pengusaha (Founder Mahaka Group) dan bukan sebagai TKN.

“Saya rasa program Rabu Hijrah memang dipersiapkan untuk memberi inspirasi bagi generasi muda, untuk bagaimana ekonomi Indonesia ke depan akan membesar ini jangan di sia-siakan”, ujar Erick, Rabu (13/2).

Dia berharap dengan adanya acara Rabu Hijrah mampu mendorong masyarakat Indonesia khususnya generasi muda atau kaum milenial mampu menjadi seorang pengusaha.

“Kami berharap generasi muda bisa berhijrah sebagai produsen”, ujarnya.

Erick pun juga menyampaikan tentang kondisi ekonomi Indonesia 25-26 tahun ke depan, bahwa Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya dan generasi muda Indonesia harus membangun optimisme tentang masa depan bangsa. Dia yakin generasi saat ini ingin Indonesia tetap ada hingga 2045.

“Datanya bicara 2045 kita secara ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Kita bersaing sama China, Amerika, dan India, jadi titik terangnya ada. Yang orang asing optimis sama Indonesia, kenapa kita yang pesimis? Siapa yang tidak mau lihat Indonesia merdeka tahun 2045? Jadi saya sendiri bangga menjadi orang Indonesia”, katanya.

Terakhir, dia menilai bagaimana sebagai generasi muda untuk berbuat banyak menjadi entrepreneur, dan pengusaha Indonesia terus menjadi yang terbuka karena pasarnya luar biasa.

“Kalau politik lima tahun sekali, tapi kalau membuka lapangan kerja, membuka usaha, kan Insyaallah bagus juga untuk Indonesia”.

Economy Industry

Industri Pengolahan Tahun 2018 Tumbuh Positif

February 8, 2019

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri pengolahan positif. Pertumbuhan tersebut didukung oleh industri pengolahan non migas.

Tercatat bahwa pada kuartal IV industri pengolahan naik sebesar 4,73 persen Year on Year (YoY). Angka tersebut terdiri dari, industri makanan dan minuman sebesar 2,74 persen, industri pengolahan tembakau sebesar 12,06 persen, industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 10,82 persen, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 12,10 persen, industri logam dasar 15,52 persen, dan industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,55 persen.

BPS mengungkapkan adanya beberapa fenomena yang terjadi di tahun 2018 terkait industri pengolahan non migas, yaitu industri makanan dan minuman tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, ini disebabkan oleh perlambatan produksi CPO. Industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh positif, karena didukung peningkatan produksi tekstil dan pakaian jadi di daerah-daerah kantong produksi industri.

Kemudian industri logam dasar yang dinilai tumbuh dengan baik, karena didorong oleh permintaan aktivitas konstruksi dan permintaan luar negeri yang meningkat. Lalu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh juga positif, karena meningkatnya permintaan luar negeri terutama produk alas kaki yaitu sepatu.

Economy

Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia

January 28, 2019

Jakarta, Senin, 28 Januari 2019 – Istilah pendalaman keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan. Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda antar waktu dan antar negara, perlunya sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian tidak tersanggahkan.

Pendalaman keuangan tidak hanya cukup dengan meningkatkan ukurannya, melainkan juga perlu mengutamakan kualitas yang memungkinkan sektor keuangan menjalankan fungsinya, baik sebagai motor maupun penopang pertumbuhan ekonomi, tanpa memunculkan dampak negatif yang tidak terantisipasi dan teratasi.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5,0 persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi, dan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukannya upaya pendalaman keuangan, baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana kondisi sektor jasa keuangannya masih terbilang dangkal dan hal ini dapat berpengaruh terhadap perekonomian. Selain itu, dari segi inklusivitas, Indonesia masih terbilang cukup rendah dimana masih banyak penduduk Indonesia yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal,” jelas Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Leonard VH Tampubolon dalam sambutannya pada Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Pendalaman keuangan menjadi sangat penting, mengingat peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan maupun sistem pembayaran yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifihani menjelaskan bahwa pendalaman keuangan dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, serta guna memenuhi kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. “Pembiayaan untuk pembangunan sangatlah diperlukan bagi Indonesia saat ini guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkesinambungan, dan inklusif”, ungkap Cholifihani. Beliau juga menambahkan bahwa isu pendalaman keuangan menjadi topik penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan di Indonesia yang masih dangkal. Hal ini dapat dilihat sektor privat per PDB di Indonesia yang masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara dari beberapa indikator seperti rasio M2 per PDB, aset dana pensiun per PDB, aset perusahaan asuransi per PDB, maupun kredit domestik tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Berdasarkan hasil Kajian Pendalaman Keuangan yang dilakukan oleh Bappenas dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung, terdapat dua temuan pokok kajian yang juga disampaikan dalam seminar tersebut. Pertama, situasi di setiap provinsi di Indonesia sangatlah berbeda-beda. Situasi yang dimaksud adalah terkait kondisi sektor jasa keuangan di setiap provinsi, serta kemampuan sektor riil untuk tumbuh di setiap provinsi pun berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap provinsi memerlukan kebijakan yang berbeda-beda pula. Secara agregat (dengan menggunakan data time-series nasional), keterkaitan antara sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi adalah bersifat demand-following, Demand following adalah situasi dimana pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan (demand) terhadap sektor jasa keuangan untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan. Artinya, pertumbuhan sektor jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (sektor riil).

Namun demikian, jika ditelisik lebih lanjut tiap provinsi, 33 provinsi yang menjadi objek penelitian terpilah menjadi empat situasi: demand-following, supply-leading, dua arah, dan tidak ada hubungan. Pola demand-following yang ditemukan untuk agregat nasional, ditemukan juga di 12 dari 33 provinsi yang menjadi objek penelitian. Sedangkan pola supply leading ditemukan di 9 dari 33 provinsi yang menjadi objek penelitian. Sisanya, di 8 provinsi ditemukan hubungan dua arah, dan di 4 provinsi tidak ditemukan hubungan di antara indikator sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan PDRB.

Kedua, temuan pokok yang lainnya adalah pendalaman keuangan di Indonesia masih sangat diperlukan dan masih dimungkinkan untuk dilakukan, baik untuk institusi keuangan (bank dan non-bank), maupun pasar keuangan. Pendalaman keuangan masih dan sangat diperlukan untuk menumbuhkan perekonomian baik dari aspek kedalaman, akses, maupun efisiensi. Dalam meningkatkan aspek kedalaman institusi keuangan, khususnya perbankan, perlu dibangun kapasitas yang lebih tinggi dalam menghimpun dana masyarakat. Sementara itu, sebagai upaya meredam gejolak pertumbuhan sektor riil dan membangun komplementaritas antar penyedia jasa keuangan, dibutuhkan pembangunan institusi keuangan non- bank, khususnya industri asuransi dan Dana Pensiun.

Selanjutnya, pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan cara memperluas instrumen dan intensitas penerbitan aset keuangan, meningkatkan kualitas platform digital untuk perdagangan, dan meningkatkan emiten serta basis investor. Dari sisi inklusivitas, perlu dilakukan pemanfaatan teknolog digital dan branchless banking untuk memperluas keterjangkauan dan meningkatkan literasi keuangan.

Akan tetapi, mengingat situasi provinsi yang sangat berbeda, diperlukan kebijakan pendalaman keuangan yang berbeda untuk menumbuhkan ketahanan ekonomi provinsi yang membangun ketahanan ekonomi nasional. Dampak positif pendalaman keuangan bagi pertumbuhan ekonomi akan muncul bila pembangunan sektor keuangan dilakukan dengan arah dan kecepatan yang tepat sehingga pembangunan keuangan tidak berakhir dengan peningkatan kesenjangan dan/atau fluktuasi yang tidak terkendali.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, melalui kajian ini, dihasilkan beberapa arah kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan ke depan. Arah kebijakan yang disampaikan dalam kajian tersebut pada intinya bertujuan untuk pendalaman sektor jasa keuangan di Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Economy

EX Menteri Keuangan Komentar Kondisi Ekonomi Indonesia 2018

January 23, 2019

Jakarta – Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tahun 2018 sangat berbeda dengan kondisi di tahun 2013. Menurutnya hal tersebut disebabkan oleh dua faktor.

“2018 itu berat sekali, karena tekanannya itu dua,” kata Basri, Jakarta, Selasa (22/1).

Ia menjelaskan dua faktor yang melanda ekonomi Indonesia di tahun 2018, yaitu Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga dan adanya perang dagang antara AS dan China. Sedangkan di tahun 2013, hanya di sebabkan oleh rencana naiknya suku bunga oleh AS.

” Pada tahun 2013 itu penyebabnya hanya satu karena AS mau kembali naikkan bunga. Kalau taruh uang di bank, dicari bank mana yang bunganya tinggi. Ini sama kalau AS naikkan bunga, orang pindah ke sana. Tapi 2018 itu kombinasi juga dengan perang dagang,” ujarnya.

Akan tetapi ia juga menambahkan kalau di tahun 2013, tantangan yang berat saat dihadapi oleh ekonomi Indonesia yaitu harga minyak yang mencapai USD 100. “2018 itu berat sekali, Ibu Sri Mulyani terlalu humble mengatakan situasi yang dihadapi. Padahal prestasinya cukup baik.”

“Seandainya fiskal agak terlambat dilakukan penyesuaian, itu rupiah kita bisa lebih dari Rp15.200. Jadi yang dilakukan pemerintah sampai defisitnya hanya 1,76 (%) itu luar biasa sekali. Pada waktu itu saya terpaksa naikkan harga BBM untuk jaga budget. Kemudian growth kita turun dari 6,1% ke 5,1%.”

Economy Infografis

Optimisme Menyambut 2019

December 31, 2018

Tahun 2019 disambut dengan berbagai optimistis. Kondisi perekonomian global pada 2019 yang masih diliputi ketidakpastian dinilai sebagai situasi yang menantang. Berbagai celah dan peluang akan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan bisnis perusahaan. Bahkan, pimpinan perusahaan meyakini pertumbuhan bisnis tahun 2019 bisa lebih baik daripada tahun ini. Revolusi industri keempat disambut dengan inovasi dengan perlunya kolaborasi.

Economy

Pertumbuhan Ekonomi 2018, Sebuah Prestasi

December 14, 2018

Jakarta — Pertumbuhan ekonomi di kuartal lll 2018 tercatat sebesar 5.1 %. Menurut Anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti pencapaian tersebut merupakan sebuah prestasi yang cukup baik untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia.

“Pencapaian ekonomi di 2018 itu menurut saya cukup baik ya, dengan pertumbuhan di kuartal III capai 5.1 %, keseluruhan untuk kuartal IV kita perkirakan 5.1 % itu achievable di 2018,” ujarnya dalam diskusi Evaluasi Ekonomi 2018 dan Outlook 2019, di Kantor KAHMI Forum Ekonomi, Jakarta Selatan, Rabu (16/12).

Tidak hanya perekonomian saja yang menurutnya sebuah pencapaian yang baik. Tapi di sisi inflasi Indonesia juga menggapai langkah yang baik. Walau saat ini situasi ekonomi dunia sedang dalam masa yang kurang baik.

“Kemudian inflasi di level tiga persenan. Itu sudah cukup baik ya. Walaupun kita tahu ekonomi global kan sedang kurang bersahabat ya. Itu dari makro keseluruhan,” tambah Destry.

Sedangkan dari sisi fiskal Indonesia, Destry mengatakan bahwa dari segi fiskal Indonesia lebih produktif. Hal ini terlihat dari deposit budget yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan awal 2.2 %. “Kemudian kita lihat dari penerimaan yang ternyata bisa memenuhi target, jadi ini prestasi juga ya. Khususnya penerimaan pajak dengan pencapaian diatas 90 %, kita itu buat kita juga prestasi sekali.”

Kemudian kebijakan moneter, stands BI bisa dengan tenang dan keluarkan kebijakan yang preemptive untuk jaga stabilitas rupiah cukup baik. Jadi perekonomian 2018 ini kita pikir sudah on track ya, tutup Destry.

Agriculture Economy

Teknologi Digital Bisa Mendorong Pembangunan Industri Pertanian 4.0 Visioner & Terintegratif

December 13, 2018

Bogor — Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sunarso mengusung sembilan konsep pembangunan pertanian visioner dan integratif di era industri pertanian 4.0 dan mengimbau kalangan milenial para sarjana pertanian dapat mengambil peluang tersebut di era makin berkembangnya teknologi digital.

Kesembilan konsep pembangunan pertanian visioner dan terintegratif  yaitu kejelasan tata ruang nasional melalui pembaruan agraria, infrastruktur, pola pengusaha pertanian, kelembagaan pertanian, riset dan teknologi tepat guna. Lalu, supply chain management, aspek keuangan, monitoring neraca produksi dan stok nasional serta industri berbasis pertanian. Hal tersebut dijelaskan oleh Sunarso yang juga Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) dalam kuliah umum Goes To Campus dan HUT PISPI ke 8 di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (13/12), Bogor. 

“Di era pesatnya perkembangan teknologi digital dan industri pertanian 4.0, para sarjana pertanian khususnya lulusan IPB harus siap untuk menjadi wirausaha pertanian digital atau tanipreneur. Tidak lagi berpikir menjadi karyawan, karena peluang untuk mengembangkan tanipreneur yang berbasis pada teknologi semakin terbuka, ditengah makin berkurangnya lahan pertanian,” jelas Sunarso.

Saat ini banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan properti dan kawasan industri, tambah Sunarso, sehingga diperlukan pola pikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan pertanian yang visioner dan terintegratif. “Selain itu juga makin berkurangnya minat generasi muda menjadi petani. Oleh sebab itu menjadi petani modern atau petani digital menjadi jawaban untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

“Sayangnya generasi milenial saat ini masih malu untuk berprofesi sebagau petani. Padahal petani berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu perguruan tinggi seperti IPB memiliki peran untuk bersama-sama mengembangkan sembilan konsep yang diusung oleh PISPI, sekaligus mengoptimalkan kebijakan dan fasilitas yang disiapkan pemerintah.

Menurut Sunarso, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang pada pendapatan pendapatan domestik bruto (PDB) negara dan penyedia lapangan pekerjaan bagi untuk masyarakat Indonesia. Sehingga PISPI dan IPB dapat bersama-sama fokus menggarap dan menunjang sektor pertanian agar lebih maju di era digital dan industri 4.0 ini untuk kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.

Sementara itu, pemerintah belum lama ini meluncurkan program kartu tani. Program tersebut memberikan  peluang besar bagi perkembangan usaha pertanian di Indonesia. Kartu tani merupakan sebuah sarana untuk mengakses layanan perbankan terintegrasi yang berguna sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Keunggulannya adalah single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi. Sedangkan Kementerian Pertanian mendukung revolusi industri 4.0 ini dengan mengembangkan sebuah inovasi bisnis yaitu pertanian presisi, pertanian vertikal, dan pertanian pintar. Data besar, sensor dan drone, alat analisis, ‘internet pertanian’ serta otomatisasi alsintan adalah beberapa teknologi yang mendukung industri 4.0.

Sunarso mengimbau agar para mahasiswa dan sarjana pertanian memanfaatkan semua inovasi kebijakan dan fasilitas yang ada untuk menjadi petani modern, wirausaha pertanian yang memadukan informasi dan teknologi digital dalam implementasi di lapangan. “Petani Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sektor hulu saja seperti budidaya atau produksi pertanian, tapi juga harus bisa mengoptimalkan sektor hilir seperti bisnis pengolahan sehingga ada nilai tambah pada petani. 

Sunarso sebagai orang nomor 1 di Pegadaian dan juga Ketua Umum PISPI cukup concern terhadp pengembangan SDM dan pertanian. Contohnya, Program Pegadaian Sahabat Desa tujuannya untuk mempermudah masyarakat desa dan daerah pinggiran dalam mengakses produk-produk dan layanan Pegadaian. Selain itu Pegadaian juga menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pegadaian membuka layanan keliling yang berpindah dari desa satu ke desa lainnya. Dengan demikian masyarakat desa yang tinggal jauh dari outlet Pegadaian pun dapat dilayani, dari mulai menyediakan akses permodalan dan petani juga bisa menggadaikan alat pertaniannya seperti traktor tangan, pompa air dan lainnya. “Petani sekarang cukup ke Pegadaian, maka dengan mudah dapat mencari tambahan modal untuk mengembangkan produktivitas pertaniannya.” 

Jumlah outlet Pegadaian hingga saat ini tercatat lebih dari 4.300 outlets di seluruh Indonesia. Dengan jumlah nasabah yang telah mencapai 9 juta orang dan lebih dari 13.000 karyawan yang bekerja di Pegadaian.

***

Economy

Peningkatan Arus Peti Kemas Internasional di TPKS

December 7, 2018

Semarang (7/12) – Arus peti kemas di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) yang dikelola oleh Pelindo III hingga November 2018 tercatat atau meningkat 5 persen year on year (yoy). Pada November tahun lalu arus peti kemas tercatat sebanyak 577.867 TEUs, kemudian pada periode yang sama di tahun 2018 tercatat meningkat hingga 611.486 TEUs.

Berdasarkan data Pelindo III, dari total arus peti kemas per November tahun ini tersebut, 51 persennya atau 313.128 TEUs merupakan peti kemas ekspor 49 persen sisanya atau setara 298.358 TEUs merupakan peti kemas impor.

CEO Regional Jateng Pelindo III Arief Prabowo menyebutkan, dari tingginya arus peti kemas internasional yang mendominasi bongkar muat di TPKS, merefleksikan pertumbuhan perekonomian di kawasan Jawa Tengah, terutama yang terkait dengan komoditas ekspor-impor yang dikirim melalui TPKS. “Kami optimis bahwa target arus peti kemas tahun 2018 yang sebesar 731.289 TEUs dapat dicapai dengan tren pertumbuhan yang positif tersebut,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, peningkatan arus peti kemas luar negeri terutama karena tingginya project cargo yang diangkut dengan peti kemas. Barang-barang tersebut untuk mendukung proyek pembangungan PLTU Batang dan Tanjung Jati, Jepara. Serta kenaikan jumlah pengiriman peti kemas reefer, khususnya barang hasil olahan ikan untuk tujuan Rotterdam, Belanda, juga mendukung peningkatan arus peti kemas di TPKS. “Kenaikan arus peti kemas ini salah satunya disebabkan oleh peralihan beberapa Industri ke daerah Jawa Tengah, karena UMR (upah minimum regional) yang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota Industri lainnya di Indonesia,“ pungkas Arief Prabowo.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung dari Surabaya menyebutkan, mengingat vitalnya peran TPKS sebagai gerbang ekspor-impor di Jawa Tengah, Pelindo III secara bertahap akan menambah peralatan, termasuk 20 unit Automatic-Rubber Tyred Gantry (A-RTG) untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat di lapangan penumpukkan peti kemas. “Tambahan jumlah A-RTG merupakan langkah modernisasi peralatan Pelindo III. A-RTG dari sisi man power sangat efisien, karena satu operator bisa mengoperasikan hinga empat unit alat. Selain itu juga lebih safety karena tidak ada lagi operator manusia yang bertugas di dalam alat RTG dan blok lapangan penumpukan. Jadi efisiensi dan safety sekaligus,” tegasnya.

Doso Agung menambahkan, proses behandle atau pemeriksaan peti kemas impor juga akan dipercepat prosesnya dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi. Dua gate tambahan juga sedang dibangun untuk mempercepat akses ke terminal. “Kemudian di sisi perairan, akan terus merevitalisasi kolam pelabuhan agar tetap sedalam -12 meter LWS (low water spring/rata-rata permukaan air), sehingga kegiatan sandar dan bongkar muat kapal tidak terganggu karena selalu sesuai dengan jangkauan peralatan,” pungkasnya.

Economy

Aura Orde Baru Menyelimuti Pilpres 2019

December 7, 2018

Jakarta – Ketua Umum Pemuda Muhammadiah, Sunanto mengatakan ada tiga sifat pada masa Orde Baru (Orba) yang dinilai belum dapat mencerminkan reformasi. Mengingat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019 terdapat tokoh-tokoh Orba pada masing-masing kubu.

“Tiga sifat orba yang perlu dihilangkan adalah kartel kekuasaan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan otoriterianisme. Kalau tiga sifat ini masih ada, maka bangsa ini belum dapat dikatakan telah mengalami reformasi,” ujar Sunanto pada acara diskusi di Populi Center edisi Pemilu 2019 di Jakarta (6/12).

Dalam suasana Pemilihan Presiden (Pilpres 2019), Sunanto melihat karakteristik Orba masih melekat pada kedua pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden. Corak Orba tampak pada kebijakan yang dibuat secara developmentalis, di kubu lain terdapat elemen biologis Orba yang melekat pada sifat kekeluargaannya. “Hanya beda perspektif saja, tidak bisa dikatakan satu ini Orba dan satu ini tidak Orba.”

Pada diskusi umum bertajuk ‘Counting to Pilpres 2019, Orba dalam Pilpres’ yang diselenggarakan oleh Populi Center, dihadiri oleh seorang Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pembicara Prof Hermawan Sulistyo. Ia mengatakan situasi atau lingkungan Orba masih terjadi hingga saat ini. Terbukti dari narasi Orba yang muncul dalam perhelatan Pilpres 2019.

Menurutnya, semua golongan berfikir bila saat ini Orba sudah tidak ada. Namun, ia menegaskan kalau Orba tidak hanya berhenti dari segi pencopotan sebuah pimpinan, seperti ketika Soeharto jatuh pada 1998 dan era reformasi dimulai maka Orba berakhir. Kemudian, adanya kabinet yang mengisinya sebuah kedudukan adalah orang yang sama dari lingkup Orba.

Maka dari itu, Hermawan melihat, jika pada sekarang ini Orba di reproduksi menjadi tema kampanye adalah hal yang wajar. Pasalnya, rezim ini memang tidak pernah berganti dan masih tetap berkuasa. “Jadi kalau itu di reproduksi menjadi tema kampanye seperti sekarang, ya wajar-wajar saja karena memang tidak pernah berganti” ujarnya.

Selanjutnya, dirinya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Orba yang masuk dalam pertarungan politik saat ini. Pertama, kelebihan Orba adalah mengumpulkan dukungan dari orang-orang yang pada periode dahulu mengikuti rezim Orba. Dalam konteks ini, jika pada era 1998 dia adalah pengusaha pasti masuk dalam kartel (Orba). Sementara itu, jika ia sebelumnya adalah politisi atau pejabat pasti (wataknya) melakukan penindasan.

Kedua, kelebihan Orba adalah mereka bisa menghimpun uang. Hermawan mengakui, tidak ada satupun keluarga atau kroni yang dapat mengkantongi uang sebanyak yang mereka miliki. Kondisi ini bisa dilihat dari besaran pajak yang dibayarkan oleh Tommy Soeharto dengan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2016 lalu. Dari sana publik dapat memperkirakan jumlah kekayaan dari Tommy Soeharto.

Di sisi lain, kerugian yang didapat ketika Orba mengikuti konstelasi Pilpres adalah mental korupsi seperti tokoh-tokoh legislatif yang tertangkap KPK. “Dua dosa terberat Orba itu adalah pelanggaran HAM dan perampokan ekonomi. Ini yang perlu dihindari.”

Seperti yang diketahui belakangan ini, narasi Orba kembali muncul dalam perhelatan Pilpres 2019. Tidak hanya ditandai dengan kehadiran partai Berkarya yang dipimpin Tommy Suharto, tetapi juga ditandai oleh kampanye capaian-capaian keberhasilan di masa Orba, seperti swasembada pangan. Capaian tersebut dianggap akan kembali terjadi jika Capres Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden.

Wacana yang digulirkan seakan-akan memberikan peringatan bahwa publik lupa jika Orba merujuk pada satu sistem kekuasaan otoriter. Maka dari itu, munculnya kembali Orba perlu disikapi dengan seksama. Lantas, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia dengan munculnya elemen-elemen Orba dalam bentuk parpol dan dukungannya kepada salah satu pasangan calon?