Jokowi Perintahkan  TNI – Polri Kawal Pembangunan di Papua

BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengawal pembangunan di Provinsi Papua.

Perintah itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin  rapat terbatas yang dihadiri  jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel, Kota Jayapura, Senin (20/3/2023).

“Bapak Presiden  mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dan program-program daerah, sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pers  usai pertemuan.

Kapolri mengatakan,  peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan mendukung  pembangunan di wilayah Papua.

“Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.

“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” tegas Panglima.

Ia mengatakan,  saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut.

“TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini. Operasi digelar baik dengan  pasukan  organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” jelas Panglima.

Selain itu, lanjut Panglima,  TNI  terus mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam),  baik di wilayah perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.

“Selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum,” jelasnya.

Hadir  dalam rapat terbatas, di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BIN Budi Gunawan.