BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, jajaran pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) wajib membangun ekosistem usaha yang baik untuk menciptakan peluang kerja dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan ekosistem usaha yang kondusif melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang nantinya akan segera dirampungkan.
“Semuanya menyederhanakan, memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), masa bakti 2022-2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah saat ini terus menggencarkan hilirisasi produk-produk tambang. Diakuinya hilirisasi industri akan tetap dilakukan meski Indonesia kalah dalam sidang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ia juga secara khusus menyampaikan kepada jajaran pengurus Hipmi yang memiliki usaha di bidang pertambangan untuk mengantisipasi hal itu.
“Saya minta seluruh anggota Hipmi yang memiliki tambang, baik nikel, baik bauksit, baik tembaga, baik timah, baik emas mulai siap-siap karena semuanya saya pastikan akan kita stop, kita stop, kita stop, kita stop,” tegasnya.
Langkah itu ditempuh pemerintah, katanya, untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Melalui nilai tambah itu, industri di Indonesia akan terbantu dan hilirisasi diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
“Kalau ini berjalan, itu larinya bisa ke bawah, bisa ke mana-mana karena industry supporting, untuk membantu industri,” kata Presiden Jokowi.
Selain hilirisasi, Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang penggunaan dan belanja produk dalam negeri, yang telah diatur pemerintah sejak tahun lalu. Kebijakan serupa kini juga ditempuh Pemerintah Amerika Serikat (AS), mulai Januari 2023.
“Kita sudah satu tahun di depan sudah melakukan, sehingga kita ini sekarang jadi trendsetter bukan menjadi follower,” jelasnya.
Presiden Jokowi juga mengajak pengusaha berinvestasi dan mendirikan kantor di luar Pulau Jawa seiring telah merata, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.
“Semuanya jangan ngumpul di Jawa karena PDB ekonomi di Jawa sudah terlalu besar 58% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional, sehingga pemerataan itu akan terjadi,” ujarnya.
No Comments