Menhan Segera Implementasi Pembentukan Kodam di Setiap Provinsi

BRIEF.ID – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan, penambahan  Komando Daerah Militer (Kodam) telah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

“Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta. Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil,” kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Menhan mengatakan, hal serupa juga telah dilakukan  Polri yang memiliki Polda di setiap provinsi.  

“Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi Kodam. Sekarang sudah ada   komando resimen militer. Itu rencana kita,” ujarnya.

Saat ini terdapat 15 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Menhan menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Namun, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam diimplementasikan. “Kita godok terus. Insya Allah, kita mulai sedikit-sedikit,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengemukakan rencana  membentuk markas kodam di setiap provinsi di Indonesia, yang disebutnya telah mendapat  persetujuan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menhan Prabowo Subianto.

“Sesuai  perintah dari Menhan dan Panglima TNI, sudah disetujui nanti setiap provinsi akan ada kodam,” kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2).

Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, Dudung menyebut usulan kodam di setiap provinsi akan diteruskan kepada menteri terkait lainnya.

“Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena ‘kan akan menyangkut masalah anggaran,” ujarnya. (Antara)