BRIEF.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar pemerintah daerah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun dengan melaksanakan kegiatan serta anggaran dari awal tahun.
“Perlu segera dilaksanakan kegiatan sejak awal tahun. Pertama, karena uang akan beredar di masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni di Jakarta, Senin (6/2/2023).
Fatoni mengatakan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun berarti pembangunan pun dapat lebih cepat dimulai. Sehingga, kinerja pemerintah dan pembangunan daerah akan lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat, serta sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dan negara di tengah-tengah masyarakat.
“Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Daya saing daerah akan meningkat dan akan menarik investor. Semua itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Untuk mendorong percepatan realisasi APBD tersebut, Kemendagri telah mengirimkan tim untuk memonitoring dan mengevaluasi serta asistensi realisasi APBD.
Pada Jumat, 3 Februari 2023, tim melakukan monev di Kota Sorong. Kegiatan monev dan asistensi ini dilaksanakan di Kota Sorong mengingat realisasi APBD tergolong rendah. Realisasi pendapatan Kota Sorong 2022 diketahui sebesar 85,15% atau sebesar Rp1,1 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja Kota Sorong pada 2022 sebesar 81,18 persen atau sebesar Rp923,15 miliar. Fatoni menyampaikan sejumlah solusi dan strategi percepatan realisasi APBD untuk tahun anggaran 2023.
Kemudian, dia mengatakan juga perlu mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan dan meminta pendampingan dan asistensi aparat penegak hukum dan Korsupgah KPK.
No Comments