Presiden Jokowi Irit Bicara Menanggapi Isu Reshuffle Kabinet

January 7, 2023

BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini makin irit bicara jika diminta tanggapannya mengenai isu reshuffle kabinet. Kalau pun ada kata-kata yang meluncur, itu hanya berupa  kalimat singkat, yang membuat publik makin bertanya-tanya.

Benarkah politik irit bicara Presiden Jokowi tanpa makna? Sejumlah pihak memastikan bahwa Presiden Jokowi adalah figur yang enggan mengumbar janji. Ketika ia mengatakan akan melakukan reshuffle kabinet, pasti itu  akan terlaksana.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, Presiden Jokowi kemungkinan besar akan melakukan reshuffle kabinet, pada bulan Januari 2023 ini.

“Mungkin Januari ini. Kita tunggu bareng-bareng ya,” kata Ngabalin di Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Sinyal Reshuffle

Sejak isu reshuffle menguak,  pada Oktober 2022 setidaknya sudah empat kali Presiden Jokowi memberikan sinyal untuk merombak kabinet yang dipimpinnya.  

Pada 13 Oktober 2022 di sela peninjauan proyek Kereta  Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Presiden Jokowi secara terbuka memastikan bahwa akan ada rencana reshuffle  kabinet, meski waktunya belum diputuskan.

“Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Presiden Jokowi.

Kemudian, di sela kunjungan kerjanya di Bogor, Jawa Barat, 23 Desember 2022, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa ada kemungkinan merombak kabinet.  “Mungkin,” kata dia singkat.

Selanjutnya, pada peninjauan di Blok A Pasar Tanah Abang, 2 Januari 2023, Presiden Jokowi meminta publik bersabar. “Ditunggu saja,” ujarnya.

Terakhir, di sela kunjungan kerja di Dumai, Provinsi Riau, 5 Januari 2023, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa reshuffle akan segera dilakukan. “Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, dan bisa Rabu,” kelakar Presiden Jokowi.

Sebenarnya, publik tidak akan bertanya-tanya mengenai reshuffle kabinet. Namun, tanya itu terus menggema seiring keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan  Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Nasdem adalah bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah. Adapun partai koalisi  pemerintah terdiri atas PDI Perjuangan,  Partai  Golkar,  Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai   Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Deklarasi Nasdem  jelas menunjukkan bahwa partai besutan Surya Paloh itu telah melanggar norma-norma yang ditetapkan partai koalisi.   

Belum Ada Tiket

Undang Undang  (UU)  Pemilu yang  mengatur tentang ambang batas pencapresan,  mewajibkan bahwa  capres dan cawapres harus didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilik 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.

Di sisi lain, pada Pemilu 2019, Nasdem hanya  mampu meraih 12,66 juta suara atau 9,05% dari total suara sah nasional. Ini berarti  capres yang diusung Nasdem sama sekali belum mengantongi tiket untuk berlaga pada Pilpres 2024. Sebab, Nasdem masih membutuhkan dukungan  partai politik lainnya untuk mencapai angka 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa perlu dievaluasi keberadaan menteri  asal Nasdem di kabinet. Mereka adalah  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Johnny G Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Ari Junaedi mengatakan, publik akan mendukung apabila Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, khususnya menteri-menteri dari Nasdem.

Pengamat politik SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan bahwa  reshuffle adalah dampak dari manuver Nasdem capreskan Anies.  Presiden Jokowi dipastikan akan  mendepak Nasdem dari kabinet.

No Comments

    Leave a Reply