BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penanganan stunting di Tanah Air.
Saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi meminta jajaran terkait di bawah koordinasi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo terus mendorong penerapan SPBE di berbagai daerah yang memiliki prevalensi tinggi.
“Khusus untuk stunting beliau menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN untuk memilih bisa 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE dan juga stunting yang tinggi agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan pers bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Direktur Utama PT Telkomsel Hendri Mulya Syam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/1/2022).
Menkes mengungkapkan, saat digelar ratas Presiden Jokowi secara khusus memberikan kesempatan kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk memaparkan mengenai keberhasilan program percepatan penurunan stunting dengan memanfaatkan SPBE sebagai basis data. Sumedang juga termasuk salah satu kabupaten yang memiliki nilai penerapan SPBE yang tinggi.
“Pak Bupati selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu sehingga beberapa program-program pemerintah, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin itu jadi jauh lebih baik,” kata Menkes.
Kepala Negara, lanjut Menkes, juga meminta Bupati Sumedang untuk membagi pengalaman dengan para kepala daerah lainnya mengenai penggunaan SPBE dalam mendukung percepatan penanganan stunting.
“Membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang memang stuntingn-ya masih tinggi tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujarnya.
Menkes menambahkan, sistem elektronik yang digunakan untuk mendukung program percepatan penanganan stunting di Sumedang ini juga mendapatkan dukungan dari badan usaha milik negara (BUMN) Telkomsel, yang terintegrasi mulai dari posyandu, puskesmas, dinas kesehatan, hingga ke badan perencanaan pembangunan daerah.
“Integrasi ekosistem ini yang terorkestrasi oleh Pak Bupati inilah yang mau kita replikasi. dan beliau Pak Dirut [Telkomsel] sudah setuju, bersedia untuk menyumbangkan aplikasinya di awal tahun baru 2023 untuk kabupaten/kota lain yang membutuhkannya,” tandas Menkes.
Sementara itu, Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam mengungkapkan untuk mendukung program penanganan stunting yang dilakukan pemerintah pihaknya telah membangun platform Simpati. Hendri menegaskan, sistem purwarupa yang telah dimanfaatkan di Sumedang ini dapay dikembangkan ke kabupaten/kota lainnya.
“Mudah-mudahan kolaborasi ini berjalan terus dan tentunya Telkomsel bagian daripada BUMN untuk terus mendukung program kerja sama baik dengan pemerintah kabupaten atau kota yang bisa membuat impact bagi kesejahteraan maupun salah satunya dalam hal ini pengentasan stunting,” kata Hendri.
No Comments