BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pemerintah daerah (Pemda) melakukan langkah-langkah konkret untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0% pada tahun 2024. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada di angka 2% dan 14 provinsi di atas angka nasional.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi secara terbuka meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal itu penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.
“Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya [otaknya] baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara, sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus menurun dari 37% pada 2014 menjadi 24% di tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21 %. Meski menurun drastis, Presiden Jokowi menargetkan prevalensi stunting ditekan hingga berada di bawah 14 % pada tahun 2024.
“Bukan hal yang mudah tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada,” ujarnya.
Ia juga meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya. Dicontohkan Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat yang sukses memanfaatkan dukungan teknologi informasi untuk menekan angka stunting dari kisaran 32% pada tahun 2018 menjadi 7 % di tahun 2022.
“Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan 100 anak titipkan, 200 anak titipkan, 50 anak titipkan, itu juga berhasil menurunkan dari 27% ke angka kurang lebih 8%, ini juga penurunan yang sangat drastis sekali,” kata Presiden Jokowi.
No Comments