BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah segera menindaklanjuti agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.
“Adapun tiga agenda prioritas Presidensi G20 terdiri atas transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global,” kata Menkeu saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/11/2022). Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi khusus membahas mengenai Evaluasi KTT G20.
Menurut Menkeu, agenda pertama yang akan ditindaklanjuti adalah transisi energi berkelanjutan. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 telah disepakati terbentuknya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk Indonesia senilai US$ 20 miliar.
Inisiatif ini ditindaklanjuti dengan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, yang saat ini telah mendapat komitmen dana sebesar US$ 500 juta. Dana ini akan menggerakkan lebih dari 4 miliar pembiayaan untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga fosil.
“Ini pihak yang akan mem-follow up itu dari sisi PLN karena ini adalah menyangkut transisi energi dari nonrenewable ke renewable. Nanti kita akan bicara dengan berbagai IPP (independent power plant) yang selama ini bekerjasama dengan PLN dan bagaimana transisi energi yang perlu didukung dengan kebijakan, termasuk insentif-insentif baik perpajakan maupun nonperpajakan,” kata Menkeu.
Kedua, arsitektur kesehatan global. Pada KTT G20 Indonesia telah menyepakati pembentukan dana pandemi (pandemic fund) sebesar US$ 1,5 miliar. Menkeu menjelaskan bahwa kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan (Menkes) dengan mengajukan proposal untuk penggunaan dana, tidak hanya terbatas untuk Indonesia namun juga kerja sama antarnegara.
“Ini semuanya nanti akan dilakukan pada bulan-bulan mendatang sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kerja sama maupun dari sisi pendanaan,” kata Menkeu.
Ketiga, transformasi digital, Menkeu mengungkapkan pemerintah terus mendorong inklusi keuangan dengan berbasis digital.
“Selain sudah diluncurkan payment system kerja sama di antara negara-negara ASEAN, juga digital currency dari bank sentral yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, kita juga akan terus mendorong financial inclusion dan ini sangat penting terutama bagi lembaga-lembaga keuangan, baik yang bank maupun yang terutama nonbank yang basisnya digital,” ujar Menkeu.
No Comments