BRIEF.ID – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan transisi menuju ekonomi yang rendah karbon membutuhkan investasi dalam jumlah besar dan mahal harganya, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.
“Dibutuhkan komitmen yang kuat, investasi besar-besaran, dan strategi yang komprehensif untuk memastikan transisi tersebut tidak mengganggu perekonomian. Oleh karena itu, manajemen transisi yang terukur dan terencana dengan prinsip transisi yang adil dan terjangkau menjadi sangat penting,” ujar Wamenkeu pada The 29th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Finance Ministers’ Meeting di Bangkok, Thailand, seperti dilansir laman Kementerian Keuangan RI, Jumat (21/10/2022).
Dalam KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow, Inggris tahun 2021, Indonesia telah meluncurkan kemitraan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mengembangkan Energy Transition Mechanism (ETM) di Asia Tenggara.
“Mekanisme ini bertujuan untuk mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara dan mempromosikan pengembangan energi terbarukan,” kata Wamenkeu.
Dikatakan, sejak tahun lalu, Indonesia telah mengembangkan desain untuk implementasi ETM yang efektif dengan partisipasi pemangku kepentingan domestik yang lebih luas.
“Kami memiliki Task Force khusus dan kami telah menyepakati daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara yang cocok untuk pensiun dini. Kami juga telah sepakat untuk menetapkan serangkaian tujuan dan tonggak penting yang harus dicapai oleh para pemangku kepentingan terkait menuju G20 Leaders’ Summit dan juga COP 27 bulan depan,” ujar Wamenkeu.
Selain itu, Wamenkeu mengungkapkan bahwa Indonesia juga telah menetapkan ETM Country Platform, yang merupakan kerangka kerja untuk memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial untuk mendukung pelaksanaan transisi energi yang adil dan terjangkau.
“ETM Country Platform sekarang bekerja dengan pemangku kepentingan terkait dalam daftar terpadu pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pensiun dini. ETM Country Platform pertama kali diperkenalkan Juli lalu di sela-sela Pertemuan G20 Juli tahun ini,” kata Wamenkeu.
Platform tersebut diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur energi Indonesia melalui partisipasi dari berbagai investor, termasuk Multilateral Development Bank (MDB), ekonomi mitra bilateral, sektor swasta dan filantropis sehingga dapat mempercepat pencapaian target Net Zero Emission.
Wamenkeu percaya bahwa diskusi dan koordinasi kebijakan yang berkelanjutan di antara para pembuat kebijakan, organisasi internasional, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan meningkatkan pembiayaan untuk mendukung transisi tersebut.
“Saya berharap Workstream of Just Energy Transition Finance dapat memberikan hasil nyata yang bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC, terutama negara berkembang yang saat ini sedang mengalami transisi,” ujar Wamenkeu.
No Comments