BRIEF.ID – Mayoritas rakyat Indonesia puas atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin selama tiga tahun pemerintahan, yaitu 2019-2022.
Hasil survei Populi Center menunjukkan bahwa tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi pada tahun 2022 naik cukup signifikan, yaitu dari 62,4% pada Maret, kemudian 63,6% pada bulan Juli, dan pada Oktober angkanya menjadi 65,9%.
“Ketika publik ditanya kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama tiga tahun terakhir, sebesar 69,4% masyarakat menjawab baik atau positif dengan memberikan nilai dari 6 sampai 10. Adapun sebesar 27% menilai buruk atau negatif dengan memberikan nilai dari 1 sampai 5, dan sisanya angka masuk kategori tidak tahu atau tidak jawab,” demikian disampaikan peneliti Populi Center Rafif Pemenang Imawan, pada Rabu (26/10/2022).
Ia mengatakan, ada lima prioritas kerja Presiden tahun 2019-2024 yang mendapatkan penilaian cukup baik dari masyarakat. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi program yang mendapatkan penilaian positif atau puas paling tinggi, yakni sebesar 71%, disusul peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 60,3%, penyederhanaan birokrasi 57,6%, penyederhanaan regulasi/peraturan 56,7%, dan peningkatan kualitas daya saing ekonomi dengan 55,6%.
Sedangkan sejumlah aspek terkait tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga ditanyakan pada survei kali ini. Sebagian besar responden menjawab bahwa penanganan Covid-19 menjadi aspek yang mendapat nilai baik atau positif paling tinggi sebesar 69,8%.
Beberapa aspek lainnya juga mendapatkan penilaian yang cukup baik, mulai dari mewujudkan birokrasi yang melayani (66,4%), stabilitas keamanan (65,8%), pemerataan pembangunan (65,2%), penanganan intoleransi (62,3%), mewujudkan rasa keadilan (54,8%), stabilitas politik (54,4%), dan penciptaan lapangan kerja (48,5%).
“Selama delapan tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden, terdapat sejumlah hal yang dianggap paling dirasakan manfaatnya, antara lain pemberian bantuan sosial (41,7%), disusul pembangunan jalan tol (24,3%), tersedianya dana desa (10,8%), sertifikasi tanah (5,1%), dan pembangunan bendungan (1,4%).
“Adapun masyarakat yang menjawab hasil kerja lainnya sebesar 6,9%, dan masyarakat yang menolak menjawab sebesar 9,8%. Meskipun pemberian bantuan sosial mendapatkan apresiasi cukup baik, namun publik juga menyorot ketepatan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (30,2%) sebagai masalah yang dianggap paling perlu mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat,” kata Rafif.
Selain itu, kata Rafif, masyarakat juga menyoroti tentang ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), masalah lainnya ialah kemudahan mendapatkan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (20,3%), kemudahan mendapatkan layanan kesehatan (16,5%), pelayanan administrasi kependudukan (6,8%), kecepatan mengatasi berita bohong (5,7%), jaminan warga atau keamanan (5,3%), dan kemudahan perizinan usaha (3,3%).
“Adapun sebesar 7% menjawab masalah-masalah lainnya, dan sebesar 4,9% tidak menjawab,” kata Rafif.
No Comments