News

Warga Jabodetabek Bakal Dapat Bansos Rp600.000 Selama 3 Bulan

April 9, 2020

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), yang bertujuan agar masyarakat tidak mudik guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan (sebesar) Rp2,2 triliun,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers secara virtual di Istana Merdeka, Kamis (9/4/2020).

Sementara itu, bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya dan mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong-royong secara nasional.

Berikut transkrip lengkap pidato Presiden Jokowi:

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang saya hormati,

Kita merasakan semuanya, dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, jumlahnya total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200 ribu per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun. Kemudian Kartu Prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang (dengan) insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan, anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450VA dan diskon tarif listrik untuk 900VA, yang tadi yang 450VA (sejumlah) 24 juta pelanggan dan yang 900VA (sejumlah) 7 juta pelanggan, anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun.

Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang dialokasikan (sebesar) Rp2,2 triliun.

Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun.

Kemudian juga sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, juga kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannnya adalah Rp16,9 triliun. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Daesa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian yang lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan.

Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya.

Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong-royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan.

Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit dalam kita berperang melawan Covid-9 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.