Opinion

Konflik Terbuka China-RI? Maaf kantong negara cekak!

January 8, 2020

Presiden Joko Widodo pagi ini mendarat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden beserta rombongan begitu mendarat di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Dijadwalkan, selain meninjau fasilitas SKPT dan kapal nelayan, Jokowi akan menemui ratusan nelayan lalu menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Selesai acara, Presiden kembali ke Jakarta. Sudah itu saja.

Kali ini, di tengah isu klaim China atas Natuna, jangan berharap melihat Presiden rapat bersama jajaran menteri di atas kapal perang seperti yang terjadi pada 23 Juni 2016. Saat itu Presiden menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol-383.

Selain rapat, saat itu, Presiden dan rombongan yakni Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Sudirman Said, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, juga menyaksikan penenggelaman kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Natuna.

Saat itu show of force cukup menarik sehingga jadi headline di sejumlah media di Asia Tenggara. Koran Malaysia, Strait Times menulis “Jokowi visits Natunas on warship in clear signal about Indonesia’s sovereignty”

Kali ini? Yah standar saja dan membuat Brief.id teringat pada kertas kerja yang dirilis The Lowy Institute for International Policy, sebuah lembaga think thank independen berbasis di Australia. Dalam kertas kerja yang dirilis pada Desember 2016, ditulis judul “Indonesia in the South China Sea: Going it alone”

Dalam risalah singkatnya, The Lowy Institute menulis bahwa di bawah Presiden Jokowi, pendekatan Indonesia ke Laut Cina Selatan menjadi lebih aktif dalam upaya menemukan jalan tengah yang difokuskan melindungi kepentingannya Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna dengan tidak menentang Cina.

Pergeseran posisi Indonesia itu didorong oleh peningkatan serangan Cina di sekitar Natuna dan kekurangan minat Jokowi dalam diplomasi regional (ASEAN), serta tujuannya untuk menarik investasi China untuk proyek infrastruktur.

Pendekatan Indonesia yang lebih unilateral meninggalkan negara-negara lain Asia Tenggara, akibatnya Indonesia lebih terisolasi dan terekspos. Pendekatan ini berbeda dengan gaya Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini mengurangi kemungkinan aksi kolektif di antara Pemerintah Asia Tenggara untuk menghadapi tekanan China.

The Lowy Institute mengingatkan, Jakarta akan melihat Beijing sekadar menjadi mitra basa basi ketika tidak memenuhi janji menanam investasi atau bertindak terlalu asertif di sekitar Kepulauan Natuna.

Untuk yang pertama, China lumayan membuat kecewa Jokowi. Pada September 2019, Jokowi yang mendapat info dari Bank Dunia, mengeluh tidak ada satu pun perusahaan yang mau merelokasi perusahaannya dari China ke Indonesia.

Laporan itu menyebut ada 33 perusahaan yang keluar dari China sekitar Juli 2019, sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam. Sisanya, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Tak ada satupun yang mau bergeser ke Indonesia.

Belum lagi jika melirik neraca dagang antara kedua negara. Badan Pusat Statistik mencatat, neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China sepanjang Januari-November 2019 defisit sebesar 16,969 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

APBN Cekak

Nah makin repot ketika publik ribut soal aksi China di Natuna akhir-akhir ini. Ah bukannya kita punya alutsista yang mentereng? Tahun lalu Global Firepower menempatkan Power Index Rating (PIR) Indonesia ada di posisi 0.2804, jauh di bawah China yang memiliki PIR 0.0673. Posisi China hanya kalah dari Amerika Serikat dan Rusia.

Nah Indonesia kan punya kapal perang dan pesawat? Sampai saat ini aset TNI Angkatan Laut hanya 221 kapal sedangkan pesawat 451 biji, yah tak ada apa-apanya dengan China yang punya 714 kapal dan 3.187pesawat.

Ah Indonesia bisa tuh merdeka dari penjajah Belanda? Waduh saat ini perangnya berbeda. Mau galak ala pejuang 1945 susah, Natuna itu lautan. Masa perang di laut pakai bambu runcing. Butuh kapal perang atau pesawat tempur.

Lho bukannya kita punya F-16 dan Sukhoi-27 yang canggih? Iya. Canggih. Tapi ongkos operasional kedua alutsista itu tidak murah. Untuk satu jam operasional F-16 butuh biaya sekitar US$4.000  atau sekitar, dengan kurs per dollar ke rupiah adalah Rp13.920, maka butuh 55.683.200.

Jadi bisa dihitung berapa kira-kira dana operasional ketika TNI Angkatan Udara pada 7 Januari 2020 mengirim empat pesawat jet tempur jenis F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Seluruh pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat berpatroli dengan nama sandi Operasi Lintang Elang 20. Bisa dihitung berapa dana yang mesti dikeluarkan negara untuk sekali terbang empat pesawat F-16 tersebut jika operasional patroli selama 10 jam.

Lalu bagaimana jika yang diterbangkan ke Natuna adalah Sukhoi 27 atau Sukhoi 30? Waduh ini sih mengirim Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ke angkasa. Nah lho, kenapa? Untuk operasional per jam pesawat tempur keluarga Sukhoi butuh US$9000 sampai US$14.0000. Berapa kalau dirupiahkan? Jangan deh! Cuma bikin sakit kepala.

Ya sudah, perang pakai kapal saja lah. Kan sudah dibilang kita punya kapal. Okelah. Buat perangdi laut lepas biasanya akan pakai frigate atau corvette yang sampai saat ini jumlahnya tidak melebihi dari seluruh jari di tangan. Alamak.

Itu belum biaya operasionalnya. Untuk satu jam operasional kapal jenis frigate, untuk solar saja butuh duit sekitar Rp900 juta. Waduh, buat sekali layar saja bisa hitungan hari. Sudah berapa itu duit negara buat itu.

Ga papa deh! Kirim kapal satu frigate TNI AL ke Natuna! Serius? Udah siap berantem dengan Ahok? Komisaris Pertamina yang baru menjalani masa nifas itu dapat tugas memberesi piutang Pertamina yang jumlahnya Rp70 triliun! Salah satunya ya utang TNI yang jumlahnya, ah sudah deh, banyak lah!

Ah negara kita kan makmur! Masa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita ga ada yang bisa disisihkan buat perang dengan China di Natuna! Dah diem aja deh. Kementerian Keuangan menyatakan defisit APBN 2019 sementara tembus Rp353 triliun sepanjang 2019!!!

You Might Also Like...