News

Pidato Terakhir Sebagai Wapres, JK Paparkan Usahanya Perbaiki Iklim Perekonomian Indonesia

October 17, 2019

Jakarta – Jusuf Kalla menyampaikan pidato terakhirnya sebagai Wakil Presiden RI dalam acara Dialog 100 Ekonom bersama Jusuf Kalla di Westin Hotel, Kuningan. Dalam pidatonya, JK menyampaikan bila dirinya memiliki harapan besar pada Indonesia dan memberikan beberapa pesan untuk kemajuan perekonomian ke depan.

Menurut JK, Indonesia harus mulai bisa meningkatkan investasi dan komoditas ekspor serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pria asal Makassar itu berpesan agar sumber daya alam berupa mineral jangan lagi menjadi komoditas ekspor utama Indonesia.

“Sisa 2 hari lagi saya kerja sebagai Wapres, mungkin ini pidato sayang yang terakhir sebagai Wapres. Saya ingin dengarkan aspirasi dan pandangan dari ekonom,” tutur JK membuka pidatonya, Kamis (17/10/2019).

“Ke depan semoga China dan Amerika Serikat ada solusi. Karena sekarang yang terjadi berbeda dengan apa yang tertulis di buku-buku ekonomi, yang mengatakan bila negara sosialis ingin perdagangan tertutup sementara negara kapitalis ingin perdagangan terbuka. Sekarang ini sosialis China ingin perdagangan terbuka sementara Amerika Serikat yang negara kapitalis minta perdagangan terbatas. Tentu ini harus diperhatikan. Di dalam negara meningkatkan investasi dan ekspor, skill juga harus kita perbaiki. Ekspor jangan lagi tergantung pada mineral. Yang terpenting investasi kita jalan dulu,” kata JK.

Selama menjadi Wapres, JK menyebut dirinya terus berupaya memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Salah satu yang dirinya lakukan adalah memberikan masukan pada Presiden Joko Widodo untuk menghapus beberapa peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan dengan pemerintah pusat, khususnya soal investasi.

JK mengakui bila proses mendapatkan izin di Indonesia masih terlalu lama, karenanya tidak heran presiden beberapa kali mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) guna mempercepat perizinan tersebut. Diakui juga olehnya bila dana desa merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk memberikan manfaat bagi daerah, sehingga diharapkan akan timbul persamaan persepsi antara pusat dan daerah soal investasi.

“Kalau zaman Pak Harto itu aturan dari pusat bisa ditaati sampai kecamatan salah satunya karena otoriter, kalau sekarang karena otonomi yang seluas-luasnya kan belum tentu apa yang dimaui pemerintah dikerjakan dengan baik sampai camat. Ada juga Perda-perda yang tidak sejalan dengan aturan pemerintah. Mengatasinya itu dengan menjelaskan pada pemerintah daerah agar mindsetnya sama dan memberi manfaat bagi daerah seperti dengan dana desa. Belum lagi aturan yg berubah-ubah dan sulitnya birokrasinya. Kalau ada negara yang maju karena banyaknya aturan, mungkin Indonesia adalah negara yang paling maju. Makanya kita coba hapuskan Perda-perda yang saling bertentangan. Sekarang aja butuh 6 bulan untuk mendapatkan clearence,” papar JK.

“Kita kekurangan investasi di dalam dan luar negeri. Karena itu, Keppres terbanyak mungkin di tahun-tahun terakhir ini. Semua itu untuk melindungi perekonomian kita,” sambungnya

(Bisma)