JAKARTA – “Pemerintah Indonesia sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya mengarusutamakan kerangka kerja Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan kita membutuhkan upaya yang lebih masif lagi. PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikasi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. Saat ini, kita harus bersama-sama menjalankan perubahan menuju PRK,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (26/3).
Menurut Menteri Bambang, PRK dapat menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6 persen per tahun hingga 2045, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini. PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43 persen pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC). Terobosan-terobosan ini tertuang dalam laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) dengan melibatkan para mitra pembangunan, institusi riset baik di tingkat nasional maupun internasional, dan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil laporan yang disusun melalui proses teknokratis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024.
“Untuk pertama kalinya, Indonesia secara sistematis mengarusutamakan PRK ke dalam perencanaan pembangunan. Kemajuan pertumbuhan kita tidak hanya diukur oleh PDB, tetapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial. Transformasi ini menggembirakan sekaligus menantang. Keberhasilan PRK sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta baik di dalam maupun luar negeri, serta masyarakat luas,” jelas Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono. PRK juga dinilai dapat menciptakan serangkaian manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada 2045, kemiskinan ekstrem dapat diturunkan dari 9,8 persen dari total populasi pada 2018 menjadi 4,2 persen. Lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan yang lebih hijau tercipta dengan pendapatan lebih baik. Kualitas udara dan air yang membaik juga dapat mencegah 40 ribu kematian setiap tahunnya. PRK juga mencegah hilangnya 16 juta hektar kawasan hutan dan menutup kesenjangan kesempatan dari sisi gender dan wilayah. Diperkirakan total nilai tambah PDB mencapai USD 5,4 triliun, dan investasi yang dibutuhkan untuk rasio PDB lebih rendah dibandingkan dengan bisnis seperti biasa.
“Inisiatif PRK menjadi dasar mengidentifikasi kebutuhan investasi ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan kebijakan yang jelas dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, investasi dan struktur pembiayaan inovatif dapat terwujud. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan ini, sekaranglah saatnya bergerak. Biaya yang timbul dari pendekatan bisnis seperti biasa sangat tinggi. Kita harus bekerja sama untuk meraih manfaat dari PRK bagi setiap individu,” jelas Mari Elka Pangestu. Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia, antara lain: peningkatan bauran EBT 30 persen pada 2045, penurunan intensitas energi 3,5 persen pada 2030 dan 4,5 persen pasca 2030, penegakan hukum terhadap moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan dan lahan gambut, peningkatan target reboisasi lebih dari tiga kali lipat, pemenuhan target air, perikanan, dan keanekaragaman hayati, dan peningkatan produktivitas lahan 4 persen per tahun. Dengan intervensi tersebut, Pemerintah Indonesia dapat mempertahankan penurunan emisi GRK dalam jangka panjang, sehingga pada 2045 emisi diproyeksikan dapat turun sebesar 75 persen.
No Comments